Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar meminta pemerintah melakukan betonisasi di sepanjang jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Menurutnya, hal itu dilakukan agar kontroversi proyek perbaikan tak terjadi berulang-ulang setiap tahun.
"Sebaiknya betonisasi jalur Pantura," kata Marwan di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Selain itu, Ia juga mengimbau agar Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) turut dibetonisasi. Menurutnya, meski betonisasi menyedot anggaran lebih besar ketimbang jalan biasa, namun jalan beton diperkirakan lebih tahan lama. "Jadi tidak usah tambal sulam," imbuh Marwan.
Ia pun mengakui kerusakan di sejumlah jalur utama itu terindikasi korupsi dengan kerapnya proyek perbaikan di sepanjang jalur Pantura maupun Jalinsum. "Indikasi (korupsi) itu terlihat karena setiap tiga bulan sudah rusak," jelas Marwan.
Karena itu, ia menegaskan permasalahan proyek jalan akan dikaji lanjut di Komisi V DPR dan bisa disetujui. "Yah gimana kalau nggak disetujui tambah parah," imbuh anggota Komisi V DPR itu.
`Proyek Abadi` Pantura Diusut KPK
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan ada indikasi korupsi dalam proyek perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Proyek tahunan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum itu diperkirakan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun sedang diverifikasi.
Baru kita terima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi," kata Abraham di Jakarta Timur. (Adi)
"Sebaiknya betonisasi jalur Pantura," kata Marwan di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Selain itu, Ia juga mengimbau agar Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) turut dibetonisasi. Menurutnya, meski betonisasi menyedot anggaran lebih besar ketimbang jalan biasa, namun jalan beton diperkirakan lebih tahan lama. "Jadi tidak usah tambal sulam," imbuh Marwan.
Ia pun mengakui kerusakan di sejumlah jalur utama itu terindikasi korupsi dengan kerapnya proyek perbaikan di sepanjang jalur Pantura maupun Jalinsum. "Indikasi (korupsi) itu terlihat karena setiap tiga bulan sudah rusak," jelas Marwan.
Karena itu, ia menegaskan permasalahan proyek jalan akan dikaji lanjut di Komisi V DPR dan bisa disetujui. "Yah gimana kalau nggak disetujui tambah parah," imbuh anggota Komisi V DPR itu.
`Proyek Abadi` Pantura Diusut KPK
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan ada indikasi korupsi dalam proyek perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Proyek tahunan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum itu diperkirakan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun sedang diverifikasi.
Baru kita terima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi," kata Abraham di Jakarta Timur. (Adi)