Konflik Terus, Karyawan Minta Mendikbud Ubah Trisakti Jadi PTN

Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti (FKK Usakti) berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh segera mereposisi status Usakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal ini menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara Usakti dengan Yayasan Trisakti soal pengelolaan dan pembinaan kampus Reformasi tersebut.

Ketua FKK Usakti Advendi Simangunsong mengatakan, peralihan status Usakti menjadi PTN telah mendapat restu dari berbagai elemen. Hal itu dari pertemuan Kemendikbud dengan pihak Yayasan Trisakti, Rektorat Usakti, kalangan pengamat pendidikan, Komnas HAM, civitas akademika Usakti, dan anggota DPR RI.

"Pertemuan itu untuk mendialogkan masa depan kampus Usakti. yang memberikan pandangannya dan sepakat bahwa Universitas Trisakti yang sejatinya adalah milik negara sudah seharusnya dikembalikan kepada negara," kata Advendi kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
 
"Saya sendiri sangat terkesan dengan yang disampaikan pihak Yayasan Trisakti yang pada dasarnya menyambut baik dan tidak keberatan jika Usakti menjadi PTN,” tambah Advendi.

Ia mengakui, sebenarnya rencana mereposisi Usakti itu sudah menjadi rencana pemerintah yang diwacanakan serta disosialisasikan secara umum. Bahkan proses perubahan status negeri Usakti masih berjalan. Hanya mungkin Pemerintah masih banyak prioritas lain.

"Mendikbud masih disibukkan dengan masalah UN kemarin dan beberapa permasalahan lainnya. Tapi, sebaiknya diselesaikan sebelum 2014, karena 2014 adalah tahun politik, semua pihak sibuk. Bisa saja urusan ini menjadi terbengkalai," ujar dia.

Karena itu, dia berharap sebelum 2014 Kemendikbud telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah soal status tersebut.

"Tapi sebaiknya Keppres. Jadi mengingatkan itu harus ada percepatan reposisi Usakti, supaya ada semacam kepastian tentang posisi Usakti ini," ujar dia.

Advendi menilai, dengan kualitas Usakti yang sudah terbukti, reposisi Usakti ke PTN seharusnya sudah dapat terealisasi. "Kan, Usakti tidak bikin repot negara karena tidak ada dana APBN. Kan, sudah diperlakukan swasta karena tidak ada APBN di situ. Jadi ini dapat dijadikan role model sebagai PTN yang tidak membebani Negara,” pungkas Advendi. (Tnt/Yus)