Jokowi-Ahok Vs `Mafia` Tanah Abang

Semrawut dan macet. Itulah kata-kata yang muncul di benak setiap pengunjung kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Semua itu terjadi akibat para pedaganag kali lima (PKL) di kawasan Pasar Tanah Abang ngotot berjualan di jalan. Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Blok G Pasar Tanah Abang sebagai tempat relokasi mereka.

Dengan dalih takut pembelinya sepi, mereka menolak dipindahkan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencium adanya provokasi dari preman agar PKL menolak direlokasi.

"Saya pastikan itu memang ada. Siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati lho, Ini betul-betul kita cek. Ini penggunaan jalan, aset negara, jangan main-main," ujar Jokowi, Senin 22 Juli 2013 lalu.

Jokowi juga mengaku telah mengetahui oknum petugas yang terlibat dan oknum preman yang memungut uang kepada para pedagang. "Nama-namanya saya sudah tahu, saat ini sedang kita identifikasi, siapa-siapa yang terlibat di situ. Entah premannya, RW-nya atau yang lain, kita sudah kantongi," katanya.

Untuk mengusut para preman yang selama ini disebut telah memungut bayaran ke PKL agar dapat berdagang, Jokowi telah menggandeng Polda Metro Jaya.

"Dari aparat kan juga saat ini telah memetakan juga. Siapa yg menerima uangnya , kemudian mengalir misalnya ke RW-nya atau ke kelurahan atau ke aparat yang lebih atasnya lagi ke siapapun itu. Itu urusannya Polda," tutur mantan Walikota Solo itu.

Menurut Jokowi, yang dilakukan Pemprov DKI saat ini lebih ke upaya pembinaan para PKL dan menyediakan lokasi yang lebih layak untuk mereka berdagang.

Sementara, Ahok juga menyebut ada muatan politik di balik bandelnya para PKL Tanah Abang yang tak mau direlokasi. Ahok menilai, ada pihak-pihak yang membekingi para PKL ini.

Ahok juga menyatakan, akan memecat oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bermain dalam kisruh PKL Tanah Abang. Namun, bila di antaranya ada beberapa anggota DPRD yang terlibat, Ahok menyerahkannya pada warga Jakarta, karena mereka dipilih oleh rakyat.

"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, kalau ada pun dia nggak mungkin keluar, malu dong," cetus Ahok.

Tersinggung

Atas pernyataan Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana berang. Bahkan, tokoh Tanah Abang ini meminta Ahok memeriksakan kejiwaannya.

"Ahok bilang, ada oknum DPRD bermain di Tanah Abang, sekarang saya bilang, saya jawab nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 25 Juli.

Ucapan Ahok yang kerap 'nyeleneh' ini pun telah disampaikan Lulung kepada Jokowi. "Kalau dia (Ahok) berbicara tentang ada oknum DPRD main di Tanah Abang, jelasin siapa. Saya kemarin reses, langsung turun bertemu mereka, karena saya terpanggil ada masalah begitu bergejolak, karena pedagang mau dipenjarakan," papar Lulung.

Lulung mengaku, beberapa waktu lalu dirinya telah menemui para PKL Tanah Abang. Menurutnya, para pedagang itu sadar jika mereka telah melanggar peraturan daerah. Para PKL pun setuju untuk dipindahkan. Namun para PKL ini menolak jika lahan relokasi yang dipilihkan berada di gedung Blok G Pasar Tanah Abang.

Simbiosis Preman

Polda Metro Jaya mengaku kesulitan untuk memberantas premanisme di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab lokasi yang awalnya diprogramkan Pemprov DKI Jakarta bersih dari pedagang, malah disponsori preman pasar yang sebagian besar adalah masyarakat pendatang.

"Ada kelompok preman yang mencoba mengkoordinir pedagang untuk menyewakan tempat di pinggir jalan. Preman-preman tersebut menyewakan lapak," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, di Jakarta, Jumat 26 Juli kemarin.

Menurutnya, ada hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara para pedagang dengan preman Tanah Abang.

"Preman dan pedagang di sana ada simbiosis. Dengan ada preman yang meminta setoran, mereka merasa aman karena merasa dijaga untuk tetap bisa jualan di sana," beber Rikwanto.

Selain mendorong Pemprov DKI dan masyarakat membuat laporan tertulis mengenai aksi premanisme yang ditemukan, polisi juga akan mendata kegiatan pedagang di Tanah Abang untuk meringkus preman.

"Diinventarisir dulu, kegiatan apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bisa berjualan di situ. Nanti akan kelihatan siapa saja yang akan jadi target proses hukum," jelas Rikwanto.

PKL Demo

Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan warga dan PKL Pasar Tanah Abang melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Jumat 26 Juli lalu. Mereka memprotes ucapan Ahok yang selama ini dianggap memojokkan para PKL dan warga Tanah Abang.

Mereka meminta pernyataan klarifikasi dari Ahok yang mengatakan banyak preman di Pasar Tanah Abang, dan akan memenjarakan para PKL di Pasar Tanah Abang. "Kami minta klarifikasi omongan Ahok, kami tidak mau disebut sebagai mafia. Kami tidak mau disebut preman, Ahok harus minta maaf," ujar Iwan Landung, salah seorang demonstran.

Iwan pun mengatakan, selama ini ucapan keras Ahok dianggap tidak beretika dan tak layak diucapkan oleh orang sekelas Wakil Gubernur. "Emang siapa dia! Ahok nggak ada sopan santunnya. Jangan asal ngomong, nggak pantas pejabat ngomong kaya gitu," katanya.

Terlebih dalam suatu kesempatan, Ahok juga pernah melontarkan para PKL liar tersebut seperti karakter dalam film Tom and Jerry yang saling kejar-kejaran dengan para petugas untuk menertibkan para pedagang. "Dia samain kita kaya Tom and Jerry. Ahok samain kita dengan kata tikus dan Anjing. Hati-hati kalau bicara," tegasnya.

Kian Semrawut

Pasar Tanah Abang masih diwarnai kemacetan karena bandelnya pedagang kaki lima (PKL). Upaya penertiban selama ini diduga terganjal kuatnya aksi beking preman.

Pantauan Liputan 6 SCTV, Sabtu 27 Juli, para PKL di Tanah Abang berjualan hingga ke badan jalan. Parahnya, para pedagang hanya menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan melintas. Kemacetan dan kesemrawutan pun tak terhindarkan.

Walau disediakan tempat berdagang di Blok G Pasar Tanah Abang, para PKL enggan menempatinya. Sulitnya menertibkan para PKL ditengarai karena andil sejumlah pelindung terselubung atau preman. Karena takut, pedagang enggan menuturkan sepak terjang mereka.

Sebagian pedagang memang tidak langsung ditarik pungutan oleh preman, tetapi mereka membayar berbagai biaya lain seperti parkir atau jatah THR jelang lebaran ini. (Mut)