Mengapa Jokowi Kesulitan Relokasi PKL di Tanah Abang?

Penataan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang saat ini masih tarik ulur. Di satu sisi Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar para PKL itu tak lagi berdagang di bahu jalan pindah ke Blok G, namun para PKL tersebut melakukan penolakan.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai selama ini sengkarut PKL Tanah Abang sudah terjadi sejak lama. Bahkan menurutnya, belum ada satupun Gubernur di Jakarta yang berhasil memindahkan dan menata para PKL di pasar Tanah Abang.

"Selama ini tidak ada satupun gubernur yang berani tegakkan aturan itu. Dan belum ada yang bisa menertibkan para PKL itu secara berkelanjutan. Kalau pun bisa, kita tahu. Hanya setiap jelang ada adipura selalu bersih, setelah itu kembali lagi," ujar Joga ketika dihubungi Liputan6.com, Minggu, (28/7/2013).

Joga menilai yang dilakukan oleh Gubernur Joko Widodo kali ini adalah berusaha memutus mata rantai PKL Tanah Abang. Tidak hanya di Tanah Abang, upaya tersebut juga dilakukan di pasar-pasar lainnya.

"Itu juga dilakukan di Pasar Kramat Jati, Pasar Minggu, dan sekarang sudah terlihat hasilnya," katanya. Namun, khusus di Pasar Tanah Abang, mengapa hal tersebut tidak bisa dilakukan?

Menurutnya, sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta, banyak pihak yang mempunyai kepentingan di Pasar Tanah Abang. Namun di satu sisi peraturan dan penegakkan hukum disana selama ini sangat lemah.

"Kalau penertiban di Kramat Jati, Pasar Minggu, kenapa tidak ribut? Karena itu pasar kecil. Kalau Tanah Abang itu pusat ekonomi nasional. Makanya terjadi banyak konflik, banyak kepentingan disana," kata dia.

Karena telah bertahun-tahun menjadi lapak PKL, sehingga muncul 'raja-raja kecil' penguasa lahan PKL, yang sebenarnya menjadi wilayah terlarang sebagaui kegiatan usaha. "Karena sudah lama di sana. Makanya muncul preman-preman itu, mereka pungut uang bayaran ke PKL dengan jaminan keamanan," kata dia.

Untuk itu, menurutnya, Jokowi harus mengeluarkan kepiawaiannya selama ini dalam melakukan manajemen konflik. Seperti dilakukan ketika menangani permasalah yang terjadi dengan warga waduk Pluit.

"Jokowi perlu turun tangan langsung. Seperti ketika pendekatan dengan warga Waduk Pluit, dengan ngobrol bareng, atau buka puasa bareng, makan siang. Mumpung masih suasan Lebaran, suasananya yang panas kan bisa mendingin," katanya.

"Kalau itu bisa diterapkan dan sukses membuat warga waduk Pluit melunak, kenapa di Tanah abang tidak," katanya.

Bila Jokowi berhasil menata Pasar Tanah Abang, maka bukan hanya akan menjadi contoh bagi penataan pasar wilayah Jakarta, namun juga secara nasional.

"Pertama tentunya, salah satu titik kemacetan di Jakarta akan berkurang. Ruang di sana pun menjadi lebih tertata. Dan tentunya kalau berhasil akan jadi contoh bagi pasar-pasar lain di Indonesia," kata dia. (Ism)