`Proyek Pantura Terkesan Jadi Income Tambahan Institusi Tertentu`

Setelah melakukan inspeksi mendadak di Pantura, Partai Golkar mengimbau pemerintah segera memperbaiki dan memantapkan jalur tersebut terutama jelang Hari Raya Idul Fitri. Hal itu mengingat jalur itu sangat vital bagi pemudik.

Menurut Wakil Ketua Komisi V Partai Golkar Muhidin M Said, jalur Pantura juga sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi nasional karena fungsinya sebagai sarana distribusi berbagai produk dari dan ke berbagai daerah di Pulau Jawa.

"Kami Partai Golkar minta pemerintah agar segera memperbaiki kondisi jalur Pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan untuk 'proyek' menambah income bagi institusi atau oknum tertentu," kata Muhidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Muhidin menambahkan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan karena 90% angkutan barang masih menggunakan moda jalan darat. "Begitu pula dengan angkutan penumpang yang masih 95% menggunakan jalan," kata Muhidin.

Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa, khusus jalur Pantura yang dalam sehari dilewati 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan.  "Jadi sangat wajar kalau sering terjadi kerusakan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kerusakan itu, Partai Golkar mengimbau agar perbaikan jalur Pantura dilakukan dengan sistem betonisasi. Sebab daya tahan beton jauh lebih baik dibanding aspal.

"Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun. Memang pada awalnya dibutuhkan anggaran cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi kan, setelah itu tinggal perawatan saja. Dengan kata lain keluar duit besar di awal. Selanjutnya tinggal memelihara saja," jelas Muhidin.

Partai Golkar juga mencatat, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalur ini juga masih sedikit. "Untuk mempercepat pembangunannya sangat diperlukan kerja sama dengan pihak swasta (public private partnership)," ucap Muhidin.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, kesiapan regulasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung terciptanya sarana infrastruktur yang memadai. (Ali)