Serikat buruh bertekad untuk terjun langsung ke gelanggang politik. Mereka menilai, sudah tidak saatnya lagi untuk menitipkan nasib buruh dan pekerja hanya kepada wakil rakyat.
"Satu-satunya cara memutus rantai politik upah murah adalah kaum buruh harus berpolitik. Tidak bisa lagi menitipkan nasib. Kita sudah saatnya bangun kekuatan politik. Kaum buruh harus membangun alat politiknya sendiri," ujar anggota Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia, Ilham Syah, dalam jumpa pers di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2013).
Menurutnya, wacana pembentukan kendaraan politik itu telah menjadi diskusi rutin di antara serikat buruh. Nantinya serikat-serikat buruh akan membuat sebuah rumah rakyat sebagai satu aliansi besar.
Rencananya, pada 2014 para buruh akan mendeklarasikan kehadiran rumah rakyat tersebut. Kemudian selama 5 tahun percobaan, pada 2019 rumah rakyat tersebut rencananya dideklarasikan sebagai parta politik kaum buruh.
"Roadmap-nya menyatukan konsolidasi serikat buruh, dan dari itu kita harap melahirkan alat politik untuk kendaraan. Itu untuk membangun wadah persatuan. Dari situ kita ingin membangun alat politik yang dilahirkan dari unsur rakyat. Dari bawah. Bukan dipaksakan dari atas," ujar Ilham.
Langkah itu dilakukan karena para kepala daerah seperti berlomba-loma membuat berbagai cara agar menekan upah buruh menjadi sekecil-kecilnya. Selain itu pemerintah juga membuka banyak kawasan industri baru guna menyediakan banyak pilihan bagi investor. Namun, upah buruh semakin ditekan agar tetap rendah.
Pemerintah juga dianggap lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada investor untuk membuka lapangan kerja. Padahal, pemerintah yang berinvestasi sebanyak mungkin agar tidak lagi harus bergantung pada pengusaha dalam menentukan upah para buruh.
"Kita kalah dalam bnyak hal. Untuk tarik investasi ke Indonesia pemerintah turunkan upah minimum. Kemudian negaralah yang berinvestasi sebanyak mungkin. Bukan lepas tangan lalu penyediaan modal ke asing untuk buka lapangan kerja," tegas Ilham. (Ado)
"Satu-satunya cara memutus rantai politik upah murah adalah kaum buruh harus berpolitik. Tidak bisa lagi menitipkan nasib. Kita sudah saatnya bangun kekuatan politik. Kaum buruh harus membangun alat politiknya sendiri," ujar anggota Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia, Ilham Syah, dalam jumpa pers di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2013).
Menurutnya, wacana pembentukan kendaraan politik itu telah menjadi diskusi rutin di antara serikat buruh. Nantinya serikat-serikat buruh akan membuat sebuah rumah rakyat sebagai satu aliansi besar.
Rencananya, pada 2014 para buruh akan mendeklarasikan kehadiran rumah rakyat tersebut. Kemudian selama 5 tahun percobaan, pada 2019 rumah rakyat tersebut rencananya dideklarasikan sebagai parta politik kaum buruh.
"Roadmap-nya menyatukan konsolidasi serikat buruh, dan dari itu kita harap melahirkan alat politik untuk kendaraan. Itu untuk membangun wadah persatuan. Dari situ kita ingin membangun alat politik yang dilahirkan dari unsur rakyat. Dari bawah. Bukan dipaksakan dari atas," ujar Ilham.
Langkah itu dilakukan karena para kepala daerah seperti berlomba-loma membuat berbagai cara agar menekan upah buruh menjadi sekecil-kecilnya. Selain itu pemerintah juga membuka banyak kawasan industri baru guna menyediakan banyak pilihan bagi investor. Namun, upah buruh semakin ditekan agar tetap rendah.
Pemerintah juga dianggap lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada investor untuk membuka lapangan kerja. Padahal, pemerintah yang berinvestasi sebanyak mungkin agar tidak lagi harus bergantung pada pengusaha dalam menentukan upah para buruh.
"Kita kalah dalam bnyak hal. Untuk tarik investasi ke Indonesia pemerintah turunkan upah minimum. Kemudian negaralah yang berinvestasi sebanyak mungkin. Bukan lepas tangan lalu penyediaan modal ke asing untuk buka lapangan kerja," tegas Ilham. (Ado)