Para siswi di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, tak hanya harus mengikuti ujian akademik. Mereka juga wajib mengikuti tes yang bakal membuat heboh: uji keperawanan, yang digagas dinas pendidikan setempat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul secara tegas menolaknya. 'Si Poltak' juga mempertanyakan, dari mana keputusan tes keperawanan itu dikeluarkan.
"Itu sebenarnya (keputusan) kanwil (kantor wilayah) di sana atau dinas?" kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2013). "Kita nggak setuju yang begitu-begitu," tegas Ruhut.
Sebab, menurut Ruhut, apabila hal itu merupakan keputusan Kementerian Pendidikan, maka seharusnya hal itu telah diketahui banyak orang. "Kalau masalah di pendidikan di kementerian, jadi turun ke bawah mestinya nggak boleh," kata Ruhut.
Tes keperawanan para murid SMA dan sederajat itu digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Rasyid mengungkapkan pada Senin 19 Agustus kemarin, tes dilakukan sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum. Bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
Menurut dia, masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, dia berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, dia tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan. (Ein/Ism)
Menanggapi kebijakan tersebut, Politisi partai Demokrat Ruhut Sitompul secara tegas menolaknya. 'Si Poltak' juga mempertanyakan, dari mana keputusan tes keperawanan itu dikeluarkan.
"Itu sebenarnya (keputusan) kanwil (kantor wilayah) di sana atau dinas?" kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2013). "Kita nggak setuju yang begitu-begitu," tegas Ruhut.
Sebab, menurut Ruhut, apabila hal itu merupakan keputusan Kementerian Pendidikan, maka seharusnya hal itu telah diketahui banyak orang. "Kalau masalah di pendidikan di kementerian, jadi turun ke bawah mestinya nggak boleh," kata Ruhut.
Tes keperawanan para murid SMA dan sederajat itu digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Rasyid mengungkapkan pada Senin 19 Agustus kemarin, tes dilakukan sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum. Bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
Menurut dia, masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, dia berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, dia tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan. (Ein/Ism)