Jokowi Belum Mau Evaluasi Lurah Susan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan memenuhi permintaan warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang meminta pencopotan Lurah Susan Jasmine Zulkifli, hanya karena alasan non-muslim.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menegaskan hanya dapat mencopot bawahannya berdasarkan kinerja dan prestasi kerja. Namun Mantan Walikota Solo itu belum mengetahui kinerja Susan karena baru menjabat 2 bulan.

"Saya belum tahu kinerjanya seperti apa. Karena kita kan juga belum lakukan evaluasi. Kalau sudah 6 bulan, baru dievaluasi," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, (28/8/2013).

"Lagian saya juga tidak ada rencana sih ke sana (evaluasi). Pergantian lurah itu karena masalah prestasi dan kemampuan. Kalau tidak cocok baru akan diganti," imbuh dia.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga menyatakan, proses pencopotan jabatan itu ada aturan dan prosedurnya. Termasuk evaluasi atas kinerjanya selama 6 bulan.

"Proses mendudukkan seorang pejabat, ada aturan. Evaluasi juga ada sistem dan mekanisme. Jadi bukan karena selera, tapi karena track record dan kinerja yang nyata," ujar Made.

Made pun menyatakan, selama sekitar 2 bulan menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, kinerja Susan dianggap cukup baik. Nilai yang ia peroleh dari hasil seleksi pun juga memuaskan.

Terkait alasan penolakan terhadap Susan karena perbedaan agama, menurut Made, Pemprov DKI Jakarta tidak menempatkan seseorang berdasarkan latar belakang keyakinan, tapi dari kompetensinya.

"Kita harus menghormati hasil seleksi, bahwa itu adalah hasil kebijakan transparansi yang mengakui bahwa orang itu kompeten menduduki jabatan," tegas Made.

Lurah Susan sendiri merupakan lurah yang menjabat dari hasil lelang jabatan beberapa bulan lalu. Sebelumnya Susan yang hobi blusukan setelah menjabat lurah itu diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. (Riz/Ism)