Ahok: Kepala Dinas yang Tak Respons Warga Musti Dicopot

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan ada 2 indikator utama menilai para Kepala Dinas DKI, yaitu berdasarkan pendaftaran pengadaan alat ke e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), serta melalui pengaduan masyarakat.

Soal pengaduan masyarakat, kinerja kadis akan dilihat dari respon masyarakat yang mendapatkan pelayanan dinas. Kadis-kadis juga akan dievaluasi mengenai cepat tidaknya menanggapi masalah warga.

"Kalau dia cuekin, berarti evaluasinya orang itu cuek banget, males," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (29/8/2013). Ahok akui, ada peluang laporan bohong dari bawahannya. Bila itu terjadi, maka si pejabat terkait tidak bisa menanggapi pandangan masyarakat.

"Sudah tidak cocok jadi kadis. Harusnya pejabat dengarkan masyarakat, bukan dengarkan orang. Kalau kadis tidak peduli respons, musti dicopot. Nggak beres, nggak pantes jadi pejabat," tandas Ahok.

Namun, ia menyerahkan sepenuhkan keputusan di tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi untuk menentukan kadis yang benar-benar memenuhi kriteria. Menurutnya, Jokowi sendiri memiliki daftar penilaian dan raport setiap kadis.

Bahkan, tegas Ahok, beberapa kadis sempat mendapatkan nilai merah dan terancam dirotasi. Namun, untuk hasil evaluasi resmi akan diberikan pada Desember 2013 mendatang.

"Tanya pak gubernur deh. Dia ngomong sama saya gini-gini. Ada penilaiannya dia, ada raportnya. Dia kasih tahu yang masih kurang. Ada yang udah diancam cari pengganti. Saya bilang, tunggu pak, dicek dulu, masih bisa diselamatkan atau tidak. Dibina dulu," imbuh Ahok.

Parameter lain penilaian kadis yakni, soal pembelian alat-alat untuk program dinas-dinas yang terkendala di sistem tender atau lelang. Sehingga pengerjaan program pun terhambat.

"Nah, salah satu evaluasi kadis adalah sejauh mana mereka mendaftarkan produk-produk yang selama ini jadi tender, ada di e-katalog LKPP. Mereka daftarkan, berarti orang itu baik. Supaya tahun depan kita bisa tinggal beli," ujar Ahok.

Sebaliknya, kata Ahok, apabila kadis-kadis tidak juga melaporkan alat-alat yang dibutuhkan kepada LKPP untuk dimasukkan ke dalam e-katalog, berarti dianggap ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dinas. Karena telah tersedia sistem pengadaan barang yang lebih mudah, namun kadis malah tidak melakukan pendaftaran alat. (Rmn/Ism)