Selama 1 Tahun, DPR Terima 27 Ribu Aduan Masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR menghadapi berbagai tantangan terkait dengan isu yang sedang ditangani. Karena itu, DPR akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait secara berkelanjutan. Lantaran, saat ini ada sekitar lebih dari 27 ribu aduan masyarakat yang masuk ke DPR.

"Sepanjang tahun sidang 2012-2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima lebih dari 27.000 pengaduan dari masyarakat. Baik yang disampaikan melalui surat, email maupun SMS," kata Ketua DPR Marzuki Alie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengatakan, semua aduan yang masuk kepada DPR itu telah secara langsung disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan presiden. Pemerintah, kata Marzuki, berjanji akan membuka pintu terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk melalui DPR.

"Untuk itu perlu disiapkan payung hukum agar mekanisme ini dapat berjalan efektif. Komisi-komisi DPR sesuai kewenangannya akan melakukan pengawasan atas penanganan pengaduan masyarakat oleh pemerintah," tutur Marzuki.

Semua ini dilakukan DPR dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait isu yang sedang berkembang. Implementasi fungsi pengawasan itu juga dilakukan dalam kunjungan kerja (kunker).

Selain kunjungan kerja pada masa reses, juga dilakukan kunjungan komisi-komisi ke berbagai daerah di masa sidang. Termasuk ke luar negeri dalam rangka pengawasan kinerja kementerian tertentu. Dalam kunjungan selalu ditemukan fakta-fakta di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti DPR.

"Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR menghadapi berbagai tantangan terkait isu yang sedang ditangani. Untuk itu perlu komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait secara kontinyu, dan komunikasi dengan masyarakat," tukasnya. (Ein/Ism)