Rencana Panitia 17 dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka menjadi Jalan Soekarno-Hatta dinilai tak menghargai sejarah. Karena gagasan penamaan jalan tersebut terkandung proses yang sangat panjang.
"Presiden Soekarno mengingatkan 'jas merah', jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi nama Medan Merdeka punya nilai sejarah yang panjang. Jadi gagasan untuk mengubah itu menurut saya kontraproduktif," kata Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Teguh yang juga anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan pekerjaan umum ini menjelaskan, sebaiknya Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai kepala daerah lebih memikirkan dan mengutamakan pembangunan Ibukota ketimbang sibuk mengurus nama jalan.
"Untuk apa? Jangan kita ganggu Jokowi-Ahok yang sedang berkonsentrasi benahi Jakarta dengan gagasan yang malah menyita energi dan bisa menimbulkan kontroversi. Masih banyak soal yang harus dibenahi di Jakarta," cetus Teguh.
Teguh yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPR ini menjelaskan langkah penghormatan kepada para pahlawan pendiri bangsa seharusnya dijalankan dan dimaknai dengan menjaga cita-cita dan semangat nasionalisme. Bukan hanya dikenang dan dihormati melalui nama jalan saja.
"Penghormatan kita yang terbaik kepada para pendiri bangsa adalah dengan menghidupkan dan menjalankan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme mereka," tukas Teguh.
Jokowi bersama Panitia 17 yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie akan mengubah nama beberapa ruas jalan Ibukota menjadi Jalan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soekarno-Hatta.
"Rencananya kami akan beri nama jalan, tapi belum ketemu. Ternyata ada usulan dari ketua panitia 17 yaitu Pak Jimly dan juga masyarakat mengusulkan agar ada pemberian nama Jalan Soekarno dan Mohammad Hatta," ujar Jokowi di Balaikota.
Jokowi menuturkan, besar kemungkinan nama Soekarno dan Mohammad Hatta tersebut akan disematkan untuk Jalan Medan Merdeka Utara atau sisi utara Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan yang merupakan nama jalan tempat Jokowi-Ahok berkantor.
"Setelah dirembuk-rembuk oleh para tokoh-tokoh, karena belum diputuskan, tapi kemungkinan akan diberikan ke Jalan Merdeka Utara dan Merdeka Selatan," jelas Jokowi. (Ali/Sss)
"Presiden Soekarno mengingatkan 'jas merah', jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi nama Medan Merdeka punya nilai sejarah yang panjang. Jadi gagasan untuk mengubah itu menurut saya kontraproduktif," kata Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Teguh yang juga anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan pekerjaan umum ini menjelaskan, sebaiknya Jokowi dan Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai kepala daerah lebih memikirkan dan mengutamakan pembangunan Ibukota ketimbang sibuk mengurus nama jalan.
"Untuk apa? Jangan kita ganggu Jokowi-Ahok yang sedang berkonsentrasi benahi Jakarta dengan gagasan yang malah menyita energi dan bisa menimbulkan kontroversi. Masih banyak soal yang harus dibenahi di Jakarta," cetus Teguh.
Teguh yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPR ini menjelaskan langkah penghormatan kepada para pahlawan pendiri bangsa seharusnya dijalankan dan dimaknai dengan menjaga cita-cita dan semangat nasionalisme. Bukan hanya dikenang dan dihormati melalui nama jalan saja.
"Penghormatan kita yang terbaik kepada para pendiri bangsa adalah dengan menghidupkan dan menjalankan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme mereka," tukas Teguh.
Jokowi bersama Panitia 17 yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie akan mengubah nama beberapa ruas jalan Ibukota menjadi Jalan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soekarno-Hatta.
"Rencananya kami akan beri nama jalan, tapi belum ketemu. Ternyata ada usulan dari ketua panitia 17 yaitu Pak Jimly dan juga masyarakat mengusulkan agar ada pemberian nama Jalan Soekarno dan Mohammad Hatta," ujar Jokowi di Balaikota.
Jokowi menuturkan, besar kemungkinan nama Soekarno dan Mohammad Hatta tersebut akan disematkan untuk Jalan Medan Merdeka Utara atau sisi utara Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan yang merupakan nama jalan tempat Jokowi-Ahok berkantor.
"Setelah dirembuk-rembuk oleh para tokoh-tokoh, karena belum diputuskan, tapi kemungkinan akan diberikan ke Jalan Merdeka Utara dan Merdeka Selatan," jelas Jokowi. (Ali/Sss)