Dinilai Lecehkan DPRD, Ahok: Saya Tantang Presiden Pecat Saya!

Fraksi PPP mengirim surat kepada pimpinan DPRD DKI terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai melecehkan institusi DPRD.

Menanggapi hal itu, Ahok pun menantang Fraksi PPP untuk menyampaikan surat langsung kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat dirinya sebagai wakil gubernur.

"Kalau gitu, saya tantang Presiden suruh pecat saya. Saya demen tuh yang kayak gitu. Sampaikan aja PPP kirim surat ke Mendagri, ke Presiden bilang mau memecat Ahok dari Wagub DKI. Bagus dong kalau dipecat. Iya nggak?" tegas mantan Bupati Belitung Timur itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Sebab, menurut dia, DPRD DKI tidak mungkin mengirimkan surat teguran ataupun pemanggilan kepada dirinya sebagai personal. Ia menganggap tindakan Fraksi PPP cukup menggelikan dengan meminta ketua dewan memanggil dirinya.

"Itu kan lucu banget. Manggil saya untuk apa? Karena dinilai melanggar peraturan? Makanya, dia panggil saya udah salah, kalau mau panggil ya institusi, gubernur. Kalau panggil saya sendiri, DPRD panggil nama saya, makanya DPRD nggak akan mungkin ngeladenin permintaan Fraksi PPP," kata Ahok.

Ahok dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 sekaligus Pemendagri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi.

"Sesuai UU itu, Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PPP Maman Firmansyah saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI.

Salah satu pernyataan Ahok yang menorehkan luka pada DPRD, yakni saat Ahok mengomentari pembentukan Pansus Monorel oleh DPRD. Ahok menilai, pembentukan pansus itu hanyalah akal-akalan DPRD untuk mendapatkan tambahan honor.

"Bagus! Itu kerjanya DPRD memang suka pansus. Bagus dong! Pansus terus saja. Ya kan biar dapat honor. Pansus ada honor kan," cetus Ahok pada 16 Juli lalu. (Tnt/Sss)