Partai Gerindra mengingatkan Joko Widodo untuk fokus menjadi Gubernur DKI Jakarta dan tidak maju sebagai capres dari PDIP. Partai besutan Prabowo Subianto itu mengingatkan, Jokowi dan Ahok terikat kontrak politik Pilkada DKI.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kampar, Riau, Harianto Arbi menyatakan, Gerindra tak punya hak untuk mencampuri urusan internal PDIP.
"Ngapain? Apa hak Gerindra untuk jegal capres PDIP. Masalah pencapresan itu kan hak partai. Mendingan urus partai sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk menjegal partai kita," cetus Harianto di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (6/9/2013).
Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi sebelumnya menjelaskan kontrak politik antara Gerindra dengan PDIP secara tegas menyebutkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama untuk konsisten memimpin Jakarta hingga masa jabatannya selesai. Karena pasangan Jokowi-Ahok diusung PDIP dan Gerindra dalam Pilkada DKI lalu.
"Kalau (pencapresan) itu urusan Jokowi dan urusan PDIP. Kita hanya mengingatkan janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta. Kita tidak mencampuri," kata Suhardi Jakarta, Kamis 5 September kemarin.
Terkait pencapresan, PDIP saat ini tengah menggelar rakernas. Harianto mengungkap, rakernas kali ini akan membahas siapa calon presiden yang akan diusung. (Riz/Ism)
Â