Komnas HAM: Rusun untuk Warga Waduk Ria Rio Harus Layak

Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan Rusun Pinus Elok dan uang Rp 1 juta sebagai kompensasi penertiban rumah di Waduk Ria Rio. Komas HAM pun mendukung hal itu, asalkan semua hal sudah dipenuhi.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, dalam tinjauan ke warga, 250 kepala keluarga yang menempati lahan PT Pulomas bersedia pindah. Asalkan nilai yang diberikan bukan Rp 1 juta, tapi Rp 5 juta.

"Kalau tawar-menawar saya rasa wajar. Kami di Komnas HAM tidak bisa masuk sampai di situ. Tapi pada dasarnya warga setuju," katanya di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Bagi Komnas HAM, kata Natalius, kondisi rusun Pinus Elok harus memenuhi semua kriteria kelayakan. Misalnya, layak huni, layak usaha, layak pendidikan, dan layak bekerja.

"PDAM-nya sudah, listriknya sudah. Saya minta yang ingin pindah tempatnya harus layak. Aktivitas ekonominya tidak terputus," lanjut Natalius.

Belajar dari Waduk Pluit, Pemprov DKI harus dapat melakukan penataan yang benar-benar menyejahterakan warga, bukan justru menyengsarakan warga.

"Dalam HAM, pemerintah juga punya kewajiban HAM, memenuhi HAM, dan bertanggung jawab terhadap HAM. Ini jangan sampai seperti Waduk Pluit, setelah penertiban malah menimbulkan 60-70 warga terlantar di jalan," tandas Natalius. (Rmn/Sss)