liputan6
News
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/25064/original/tembak-polisi-kpk-sukardi-130911-b.jpg)
Aipda Anumerta Sukardi tewas ditembak orang tak dikenal saat mengawal 6 truk tronton bermuatan elevator. Praktik pengawalan ini sudah lumrah terjadi. Hal itu diakui oleh Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan, Gemilang Tarigan.
Gemilang mengatakan, nilai yang diberikan kepada pengawal beragam. Biasanya, pemohon memberikan upah kepada petugas pengawal berkisar Rp 300 ribu setiap satu kontainer.
"Itu relatif, tergantung waktu, jarak atau apa yang mau dikawal. Kira-kira sekitar Rp 200 - 300 ribu untuk 3 jam dalam sekali perjalanan," kata Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan, Gemilang Tarigan, Jakarta Utara, Kamis (12/9/2013).
Gemilang menambahkan, jasa pengawalan tersebut memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Hal itu guna menyiasati agar truk trailer dapat melintasi jalur tipe A.
"Kalau dilapangan kita tidak bisa pantau secara detail. Apa yang terjadi selama ini karena ada beberapa daerah yang tidak bisa kita lalui tanpa pengawalan," ucap Gemilang.
Tak jarang, untuk mengawal barang bernilai tinggi, pihak pemohon menginginkan keamanan skala tinggi. Selain melibatkan pihak kepolisian, pemohon juga kerap menggunakan jasa TNI.
"Fakta lapangan, untuk masalah izin dijalan yang mengawal ini pihak kepolisian, tapi kadang kala untuk mengamankan barang yang bernilai tinggi, para pengusaha menggunakan ABRI (TNI), supaya barang yang strategis ini tidak diganggu dijalan," pungkas Gemilang. (Don/Ein)
Gemilang mengatakan, nilai yang diberikan kepada pengawal beragam. Biasanya, pemohon memberikan upah kepada petugas pengawal berkisar Rp 300 ribu setiap satu kontainer.
"Itu relatif, tergantung waktu, jarak atau apa yang mau dikawal. Kira-kira sekitar Rp 200 - 300 ribu untuk 3 jam dalam sekali perjalanan," kata Dewan Pimpinan Unit Angkutan Khusus Pelabuhan, Gemilang Tarigan, Jakarta Utara, Kamis (12/9/2013).
Gemilang menambahkan, jasa pengawalan tersebut memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Hal itu guna menyiasati agar truk trailer dapat melintasi jalur tipe A.
"Kalau dilapangan kita tidak bisa pantau secara detail. Apa yang terjadi selama ini karena ada beberapa daerah yang tidak bisa kita lalui tanpa pengawalan," ucap Gemilang.
Tak jarang, untuk mengawal barang bernilai tinggi, pihak pemohon menginginkan keamanan skala tinggi. Selain melibatkan pihak kepolisian, pemohon juga kerap menggunakan jasa TNI.
"Fakta lapangan, untuk masalah izin dijalan yang mengawal ini pihak kepolisian, tapi kadang kala untuk mengamankan barang yang bernilai tinggi, para pengusaha menggunakan ABRI (TNI), supaya barang yang strategis ini tidak diganggu dijalan," pungkas Gemilang. (Don/Ein)