Direktur Citra Publik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, Hanggoro Doso Pamungkas menyebutkan, golput dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim mencapai 45 persen.
"Hampir 46 persen, padahal dari survei awal, kami hanya prediksikan paling tinggi golput 35 persen," kata Hanggoro, Kamis 12 September 2013.
Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilgub Kaltim mencapai 2,7 juta jiwa dari 3,5 juta penduduk Kaltim dan Kalimantan Utara. Artinya, sekitar 1,2 juta orang tidak ikut mencoblos pada pemilihan gubernur tanggal 10 September lalu.
Menurut Hanggoro, angka golput itu naik 3 persen dari pilgub 2008. Pada Pilgub 2008, angka golput sudah mencapai 43 persen. Sedangkan, angka partisipasi harus mencapai 60 persen atau 1,35 juta orang agar pemilu menjadi sah.
Fenomema golput banyak terjadi di kota-kota besar, seperti Balikpapan, Samarinda, termasuk juga di Tarakan di Kalimantan Utara. Menurut Hanggoro ada beberapa faktor yang menyebabkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilgub begitu rendah.
"Publik enggan datang ke TPS karena merasa pilgub ini bukan bagiannya, bukan kepentingannya. Mereka menganggap ini hanya kepentingan elite. Publik tidak optimistis untuk memilih di daerah," jelas Hanggoro.
Peran KPUD seharusnya tak hanya sekadar menyebarkan undangan. KPUD seharunya juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. "Seperti yang kita lihat selama ini, sekadar hanya mempublikasi saja, tapi sebenarnya harus ada juga pendidikan bagi masyarakat," kata Hanggoro.(Ant/Don)
"Hampir 46 persen, padahal dari survei awal, kami hanya prediksikan paling tinggi golput 35 persen," kata Hanggoro, Kamis 12 September 2013.
Jumlah daftar pemilih tetap pada Pilgub Kaltim mencapai 2,7 juta jiwa dari 3,5 juta penduduk Kaltim dan Kalimantan Utara. Artinya, sekitar 1,2 juta orang tidak ikut mencoblos pada pemilihan gubernur tanggal 10 September lalu.
Menurut Hanggoro, angka golput itu naik 3 persen dari pilgub 2008. Pada Pilgub 2008, angka golput sudah mencapai 43 persen. Sedangkan, angka partisipasi harus mencapai 60 persen atau 1,35 juta orang agar pemilu menjadi sah.
Fenomema golput banyak terjadi di kota-kota besar, seperti Balikpapan, Samarinda, termasuk juga di Tarakan di Kalimantan Utara. Menurut Hanggoro ada beberapa faktor yang menyebabkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilgub begitu rendah.
"Publik enggan datang ke TPS karena merasa pilgub ini bukan bagiannya, bukan kepentingannya. Mereka menganggap ini hanya kepentingan elite. Publik tidak optimistis untuk memilih di daerah," jelas Hanggoro.
Peran KPUD seharusnya tak hanya sekadar menyebarkan undangan. KPUD seharunya juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. "Seperti yang kita lihat selama ini, sekadar hanya mempublikasi saja, tapi sebenarnya harus ada juga pendidikan bagi masyarakat," kata Hanggoro.(Ant/Don)