Keberatan Mobil Murah, Jokowi Surati Wapres Boediono

Jokowi keberatan dengan kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) atau produksi mobil murah dan ramah lingkungan dari pemerintah pusat, karena bisa menimbulkan Jakarta semakin macet.

"Kita sudah menyurati Wapres untuk masalah ini," ujar Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo ini di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, (17/9/2013).

Mantan Walikota Solo ini menilai, adanya kebijakan mobil murah itu membuat Pemprov DKI harus mempercepat program antisipasi kemacetan, seperti ganjil genap dan ERP. Sedangkan di satu sisi, pihaknya belum bisa melaksanakan program tersebut tanpa armada transportasi umum yang memadai.

"Tidak mungkin dipercepat karena sebelum bus datang itu, kita tidak bisa apa-apa. Karena alternatifnya transportasi harus ada," ujar Jokowi.

Untuk itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah berusaha melakukan menambah armada bus Transjakarta. Selain itu untuk jangka pendek disiapkan juga ratusan bus sedang untuk perbaikan moda transportasi.

"Jadi nanti kalau busnya datang November atau Desember, baru kita masuk ke genap ganjil. Kemudian setelah genap ganjil berjalan dan di lapangan tidak ada masalah baru masuk lagi ke ERP," urai Jokowi.

Pria berperawakan kurus ini mengaku, dirinya tidak mempunyai jurus lain untuk menghadang kebijakan mobil murah selain dengan menerapkan sistem ganjil-genap dan ERP atau akan menaikkan tarif parkir dan pajak parkir.

"Itu kan pusat, mau gimana? Antisipasinya ya dihajar dengan genap ganjil dan ERP tidak ada yang lain. Termasuk itu tadi, kemungkinan menaikkan pajak parkir yang tinggi, tapi ini masih terus kita godok," jelas Jokowi.

Selain itu, untuk mengantisipasi kebijakan mobil murah, Jokowi juga akan menaikkan tarif parkir. "Tarif parkir termasuk juga nanti. Mungkin pajak parkir yang tinggi," tutup Jokowi. (Riz/Sss)