`Perang` Mobil Murah, Jokowi Vs Demokrat

Hari-hari belakangan ini, kehidupan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agak sedikit gusar. Di tengah upaya Pemprov DKI menyelesaikan program (mega) proyeknya mengatasi karut-marut transportasi dan kemacetan Jakarta, Pemerintahan SBY justru membuat program mobil murah ramah lingkungan atau low cost and green card (LCGC) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41/2013.

Tentu ini menjadi kontraproduktif bagi Jokowi. Dengan nada sedikit "mangkel", Jokowi menyatakan tak mengerti dengan keinginan pemerintah yang menerbitkan program tersebut.

"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu 18 September 2013.

Tak hanya itu, Mantan Walikota Surakarta ini melayangkan surat `protes` kepada Wapres Boediono. Dalam suratnya itu, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta'.

Dalam perhelatan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Wapres Boediono menjawab surat Jokowi. Pemerintah, kata Wapres Boediono, tak akan berlepas tangan dari permasalahan Ibukota, termasuk kemacetan dan banjir.

"Saya ingin sedikit merespons ada surat dari Bapak Guberbur DKI ke saya. Intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja mengatasi masalah DKI, termasuk kemacetan dan banjir. Karena ini adalah jendela negara kita," ungkap Wapres Boediono di Kemayoran, Jakarta, Kamis 19 September 2013.

"Kita tidak perlu melarang orang beli mobil, beli boleh, tapi kita akan kenakan beban masuk jalan di Jakarta, itu lebih pas. Biarkan mereka beli, jadi kalau mau masuk mereka harus bayar tadi," sambung Wapres tersebut.

Esemka Juga Murah

Ketua DPR Marzuki Alie menilai, mobil Esemka yang dulu didorong mantan Walikota Solo Joko Widodo sebagai mobil nasional, tak jauh beda dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan yang kini dikeluarkan pemerintahan SBY.

"Itu kan (Esemka) hanya nama. Coba ini (mobil murah) kita ributkan. Soal nama kok, just a name ya. Untuk apa arti nama. Mobil nasional (Esemka) semua isinya impor semua," kata Marzuki di warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).

Mobil Esemka sebelumnya mencuat saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi sangat getol memperjuangkan mobil Esemka menjadi mobil nasional. Namun saat gagal uji emisi di Jakarta, mobil Esemka itu pun hilang dari hingar-bingar kesibukan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Marzuki, tak perlu meributkan soal industrialisasi mobil murah. Karena itu akan membuat bangsa ini akan menjadi bangsa yang tertinggal.

"Jika ini diributkan, ini akan membuat rakyat kita jadi bodoh lho," kata Marzuki di Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).

Marzuki menerangkan, kebijakan mobil murah akan berguna memperkuat industri otomotif Tanah Air untuk menghadapi era globalisasi. Sehingga yang perlu didukung ialah pembangunan industri. "Persoalan kemacetan jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Bangun industri itu penting, ada lokomotif yang harus kita kedepankan," terang Marzuki.

Terkait dampak pada kepadatan kendaraan di jalan-jalan Ibukota, Marzuki menegaskan, persoalan itu harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Persoalan macet, mari kita bantu urusin, bagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan, transportasi umum dengan sebaik-sebaiknya. Itu kewajiban dari pada pemerintah daerah. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Ini ngawur kita," pungkas Marzuki.

Pemerintah "Hibur" Jokowi

Di tengah kegusaran Jokowi, Pemerintah "menghiburnya" dengan menyatakan produk mobil murah akan didistribusikan ke 500 kota di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat berpendapatan kecil dan menengah bisa membeli mobil murah.

"Jadi bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga daerah lain," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantornya, Jakarta, Rabu 11 September 2013.

Untuk itu, kata Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak perlu risau dan gusar dengan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, pembangunan infrastruktur harus segera dikebut untuk menuju manajemen lalu lintas yang baik.

"Jadi Pak Jokowi nggak usah khawatir. Yang mesti dipercepat, manajemen lalu lintas mesti dibenerin, pelanggaran lalu lintas mesti ditindak itu juga kan salah satu upaya menertibkan lalu lintas," kata Hidayat, di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perkonomian, Jakarta, Kamis 12 September 2013.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil murah. Pemerintah mengaku saat ini tengah mempersiapkan payung hukum yang akan mewajibkan penggunaan BBM non subsidi pada mobil dengan banderol harga di bawah Rp 100 juta tersebut.

"Mobil itu akan diwajibkan menggunakan BBM non subsidi. Aturannya sedang dibuat dan siapa yang mengawasi," ucap Hidayat.

Tetap Terbanyak di Jabodetabek

Meski pemerintah "menghibur" Jokowi dengan menyebut mobil murah bakal tersebar di 500 kota, pria yang kerap blusukan ini tetap gusar. Dirinya yakin, pengadaan mobil-mobil itu bakal menambah ruwet Ibukota, terlebih kawasan Jabodetabek yang diprediksi bakal menjadi pangsa pasar terbesar penjualan mobil murah tersebut.

"Kalau ada yang bilang nanti mobil murah yang beli bukan orang Jakarta, lihat saja. Nanti pelaksanaannya di Jabodetabek atau tempat-tempat lain banyak," tegas Jokowi dalam forum pertemuan gubernur/walikota negara se-ASEAN di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2013.

Keyakinan Jokowi bukan tanpa alasan. Mantan Walikota Solo itu mengklaim telah melakukan riset terkait keberadaan mobil itu. "Kita tuh tahu, yang di lapangan memang siapa? Kita sudah cek pasti akan banyak di Jabodetabek," ucapnya.

Wakil Ketua Gaikindo, Johny Darmawan memperkirakan pada 2014 mendatang, sebanyak 3.000 mobil murah bakal melenggang di jalan-jalan Jabodetabek.

Mobil Murah Nggak Bener

Gubernur DKI Jakarta menyatakan, keberadaan mobil murah merupakan bukan program yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Karena itu dia menegaskan, mobil murah adalah program yang tidak tepat sasaran.

"Saya mau katakan, mobil murah itu nggak bener," tegas Jokowi.

Menurutnya, kebijakan yang benar adalah penyediaan transportasi massal yang memadai, nyaman, dan murah bagi masyarakat. Kebijakan ini, akan mengurangi kemacetan jalanan.

"Yang benar itu transportasi massal yang murah. Bukan mobil murah," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Senada dengan Jokowi, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit juga menyarankan, pemerintah untuk segera mengadakan bus murah dan ramah lingkungan untuk mengurangi tingkat kemacetan Ibukota. Karena sampai sekarang sarana transportasi massal belum memadai di Jakarta.

"Tingkat kemacetannya akan semakin parah dengan adanya mobil murah ini," tegas Danang. (Ali)