Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, kini giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengkritik program mobil murah. Muhaimin lebih mendukung program peningkatan transportasi publik ketimbang mobil murah.
Bagi Muhaimin, transportasi publik lebih dibutuhkan untuk daerah yang padat penduduknya seperti Jakarta. "Kita lebih setuju kalau transportasi publik lebih diprioritaskan," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di Jakarta, Minggu (22/9/2013).
Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berpendapat kebijakan mobil murah memang baik, tapi salah penempatan sehingga bisa jadi masalah. Menurutnya, daerah lebih membutuhkan ketimbang di kota besar seperti Jakarta.
"Pemerintah dan swasta bersinergi saja untuk di kota-kota besar bahwa mobil murah bisa jadi masalah. Tapi, sebaiknya mobil murah untuk daerah-daerah yang belum padat," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Cak Imin menambahkan bagi pihak yang menolak program mobil murah tidak bisa melarang hak seseorang untuk membelinya. Namun, bagi yang mendukung juga harus paham keadaan Jakarta yang semakin padat.
"Itu kehendak masyarakat. Tapi sekali lagi kita lebih setuju kalau transportasi publik lebih diprioritaskan," tukas Cak Imin. (Adi/Ism)
Bagi Muhaimin, transportasi publik lebih dibutuhkan untuk daerah yang padat penduduknya seperti Jakarta. "Kita lebih setuju kalau transportasi publik lebih diprioritaskan," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di Jakarta, Minggu (22/9/2013).
Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berpendapat kebijakan mobil murah memang baik, tapi salah penempatan sehingga bisa jadi masalah. Menurutnya, daerah lebih membutuhkan ketimbang di kota besar seperti Jakarta.
"Pemerintah dan swasta bersinergi saja untuk di kota-kota besar bahwa mobil murah bisa jadi masalah. Tapi, sebaiknya mobil murah untuk daerah-daerah yang belum padat," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Cak Imin menambahkan bagi pihak yang menolak program mobil murah tidak bisa melarang hak seseorang untuk membelinya. Namun, bagi yang mendukung juga harus paham keadaan Jakarta yang semakin padat.
"Itu kehendak masyarakat. Tapi sekali lagi kita lebih setuju kalau transportasi publik lebih diprioritaskan," tukas Cak Imin. (Adi/Ism)