Warga Ria Rio Tolak Rusun, Ahok: Tunggu Pak Jokowi

Ratusan warga yang bermukim di kawasan Waduk Ria Rio, Jakarta Timur menolak pengundian yang diadakan di kantor Walikota Jakarta Timur, Selasa 24 September kemarin. Warga merasa tidak puas dengan uang kompensasi sewa rumah sebesar Rp 1 juta dari Pemprov DKI. Warga juga mempertanyakan kesiapan unit rusun dan teknis relokasi.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan keputusan itu kepada Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi.

"Ini orang-orang kelihatannya tidak mau keluar dari Ria Rio. Aku minta Pak Gubernur lah, aku orangnya nggak sabar. Pak Gubernur kan lebih alus. Nanti saya salah ngomong lagi," ujar pria yang akrab disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Namun, mantan bupati Belitung Timur itu mendapat ada sebagian warga yang menolak relokasi ke Rusun Pinus Elok saat pengundian karena alasan lain. Yakni karena merasa lebih mampu menyicil rumah daripada pindah ke rusun.

Sehingga menurut Ahok, jika warga itu mampu mencicil rumah maka kemampuan ekonominya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahwa warga yang direlokasi adalah yang tidak mampu secara finansial.

"Berarti mereka tidak layak tinggal di rusun. Makanya mereka bukan orang susah sih sebetulnya," ungkap Ahok.

Padahal prinsip yang dipegang Pemprov DKI adalah, sebelum meminta warga yang menghuni kawasan ilegal pindah, pemerintah akan menyediakan tempat tinggal baru berupa rusun. Sehingga tidak begitu saja mengusir warga.

"Cuma inikan kasus baru, tinggal di daerah terlarang, rusun sedia sudah 99 persen, tapi tidak mau pindah. Nah, saya belum dapat petunjuk Pak Gubernur. Kalau saya mah usir aja, pusing amat," tukas Ahok. (Tnt/Ism)