Soal Lurah Susan, Ahok: Mendagri Harus Belajar Konstitusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak setuju dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta kepada Gubernur DKI Joko Widodo mengevaluasi penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli.

Menurut Basuki, posisi lurah yang dijabat Susan saat ini tidak dapat begitu saja dicabut hanya karena adanya penolakan dari sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Menurut saya, Mendagri perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila. Bukan ditentukan oleh orang tolak, tidak tolak," ujar pria yang kerap disapa Ahok itu di kawasan Monas, Jumat (27/9/2013).

Sebab, menurut dia, merotasi atau memindahkan seorang pejabat pemerintahan harus dengan alasan yang jelas. Sementara alasan warga Lenteng Agung sama sekali tidak terkait dengan baik buruknya kinerja Lurah Susan. Terlebih lagi, warga yang melakukan demo tolak Susan tidak sampai setengah dari total jumlah warga Lenteng Agung. Alasan perbedaan keyakinan dengan warga dinilai Ahok tidak masuk akal.

"Yang demo di Lenteng Agung itu jumlahnya berapa? Penduduknya berapa? 55 ribu. Jadi kalau yang mendemo lurah Lenteng Agung itu masih 25 ribu orang pun, itu juga belum capai 50 persen plus 1 penduduk Lenteng Agung. Kalau yang demonya cuma 100 orang dan KTP-nya sebagian juga Depok, itu sudah nggak cocok," kata Ahok.

Ia mencontohkan, jumlah pemilih Jokowi-Ahok hanya 52,7 persen warga DKI. Bila sekitar 40 persen lainnya melakukan demo menurunkan Jokowi-Ahok sebagai pemimpin Jakarta, Ahok mempertanyakan, apakah Mendagri bisa langsung menyimpulkan mereka berdua tidak dapat memimpin Jakarta?

"Kedua, kalau yang demo hanya 1 juta orang, itu apa mesti dihitung? Itu pertanyaan saya sama Mendagri. Disediakan tahun 2017, kamu turunkan kami. Bukan pakai demo-demo. Kalau kamu nggak suka saya, turunkan saya di 2017. Jadi sampaikan pada Mendagri seperti itu!" tegas Ahok.

Sebelumnya, Mendagri memberi saran agar Jokowi mempertimbangkan kembali penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. "Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," kata Gamawan. (Mvi/Yus)