Kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) dilingkupi nuansa politis. Kebijakan yang diciptakan menjelang tahun politik ini dinilai akan menguntungkan pemerintah pusat yang berkuasa saat ini.
"Siapa yang diuntungkan (dari kebijakan LCGC ini), ya pemerintah pusat sekarang. Apalagi jelang tahun politik," ungkap analis kebijakan publik Dinna Wisnu dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Dinna menjelaskan, dari kebijakan LCGC, pemerintah tampak ingin mendorong masyarakat Indonesia dari berbagai elemen untuk membeli mobil-mobil yang sedang dipasarkan sekarang. Implikasi dari pembelian mobil itu, akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi itu kan dari konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini jadi masalah, untuk pemerintah baru nanti yang akan terpilih. Yang baru yang akan membereskan," ujar Dinna.
Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk memiliki banyak mobil. Kebijakan itu diyakini tidak akan merangsang kemacetan apabila pemakaiannya diatur.
"Silakan punya mobil banyak, tapi pemakaiannya ada aturannya. Kalau semakin banyak kendaraan parkir di bahu jalan, nanti tidak dapat tempat parkir lagi. Nantinya masyarakat akan menyadari susahnya mencari tempat parkir. Hal itu dengan sendirinya akan membuat masyarakat lari ke kendaraan umum," kata Djoko. (Sss)
"Siapa yang diuntungkan (dari kebijakan LCGC ini), ya pemerintah pusat sekarang. Apalagi jelang tahun politik," ungkap analis kebijakan publik Dinna Wisnu dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Dinna menjelaskan, dari kebijakan LCGC, pemerintah tampak ingin mendorong masyarakat Indonesia dari berbagai elemen untuk membeli mobil-mobil yang sedang dipasarkan sekarang. Implikasi dari pembelian mobil itu, akan terjadi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi itu kan dari konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi ini jadi masalah, untuk pemerintah baru nanti yang akan terpilih. Yang baru yang akan membereskan," ujar Dinna.
Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk memiliki banyak mobil. Kebijakan itu diyakini tidak akan merangsang kemacetan apabila pemakaiannya diatur.
"Silakan punya mobil banyak, tapi pemakaiannya ada aturannya. Kalau semakin banyak kendaraan parkir di bahu jalan, nanti tidak dapat tempat parkir lagi. Nantinya masyarakat akan menyadari susahnya mencari tempat parkir. Hal itu dengan sendirinya akan membuat masyarakat lari ke kendaraan umum," kata Djoko. (Sss)