Ahok: Bila Mobil Murah Pakai BBM Subsidi, Menperin Bohongi Menkeu

Pemerintah pusat akan memberlakukan pemakaian kartu e-money yang terhubung langsung dengan bank untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2014 mendatang. Kebijakan itu dimaksudkan untuk membatasi pembelian dan penyelewengan BBM.

Mengenai hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada rapat pembatasan BBM pekan lalu, sempat mengusulkan kepada pemerintah pusat agar lebih baik mencabut subsidi BBM di seluruh DKI untuk pembatasan pemakaian BBM. Bila tidak, maka mobil yang menggunakan premium subsidi juga harus dibatasi, terutama mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC).

"Saya bilang kalau sudah pendaftaran, kan didaftar nih mobil yang masuk, saya bilang saja sesuai janji menteri industri kepada menteri keuangan bahwa mobil murah kan tidak pakai BBM subsidi. Berarti kalau STNK-nya mobil murah, itu ditolak, nggak boleh isi dong. Eh, nggak dijawab dia," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/9/2013).

Menurut dia, Menteri Perindustrian MS Hidayat memiliki perjanjian dengan Menteri Keuangan Chatib Basri bahwa mobil murah tidak akan menggunakan premium bersubsidi. Sehingga Kementerian Keuangan pun memberikan insentif berupa pengurangan pajal penjualan produsen.

Maka itu, Ahok ingin menegaskan kembali bahwa pemilik mobil murah dijamin tidak terdaftar menggunakan e-money untuk membeli BBM.

"Makanya saya bilang nggak boleh. Melanggar perjanjian. Maksudnya kalau sampai mobil murah pakai bensin subsidi, berarti Menteri Perindustrian bohongin Menteri Keuangannya dong. Kan saya dengar di televisi Pak Menkeu bilang dia bsa menyetujui itu (mobil murah) karena janji Menperin," kata Ahok. (Mut/Ism)