Jokowi Jelaskan Soal Suntik Modal ke BUMD Nyaris Bubar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan pihaknya telah menyuntikkan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Dharma Jaya yang nyaris dibubarkan oleh Pemprov DKI karena terlilit utang belasan miliar rupiah.

Namun, besaran modal yang digelontorkan itu menurut Jokowi hanya sebatas anggaran yang belum tentu terserap oleh BUMD penyalur daging potong tersebut. "PMP (Penambahan  Penyertaan Modal) yang dianggarkan,  kan belum tentu dikeluarkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Ia menegaskan, walau dana bagi PD Dharma Jaya tersebut telah disediakan, penyerapan modal tetap menjadi kewenangannya. Jokowi pun masih berpikir dan mencoba melihat kemungkinan apakah bisa menggabungkan PD Dharma Jaya dengan PD Pasar Jaya.

Namun untuk memutuskan itu, pihaknya harus terlebih dulu menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

"Jadi belum. Kita masih memerlukan audit. (Keputusan modal diserap atau tidak) itu harus memerlukan rekomendasi dari mereka (BPKP). Dilihat. Kalau iya, nanti diteruskan (diserap). Kalau rekomendasinya tidak bagus, ya jangan. Yang penting kita sudah anggarkan," jelas Jokowi.

Melalui sidang Paripurna yang berlangsung pada Senin 30 September 2013 kemarin, DPRD DKI Jakarta telah menentukan besaran APBD-Perubahan.  APBD-P  mengalami kenaikan jumlah sebesar Rp 129,58 miliar dari Rp 49,9 triliun menjadi Rp 50,1 triliun.

Salah satu fokus penambahan APBD tersebut adalah modal bagi 5 BUMD DKI, yang merupakan salah satunya pemberian modal kepada PD Dharma Jaya yang nyaris bangkrut dan akan ditutup Gubernur Jokowi.

Terlilit Utang

PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta yang terlilit utang belasan miliar kepada Bank DKI sejak 1997 lalu. Selain utang pokok, denda, dan bunga, juga ada utang pajak yang telah menumpuk sejak 2003. Ini penyebab PD Dharma Jaya belum mampu memberi pemasukan bagi Jakarta.

Terancam dibubarkan, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama PD Dharma Jaya Kusuma Andika menyatakan, perusahaan yang dipimpinnya masih memiliki potensi bisnis yang menguntungkan. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan bantuan Pemprov DKI  mengatasi beban utang perusahaan tersebut.

"Saya sudah bayarkan utang pajak hingga Rp 1 miliar lebih. Kemudian mencicil utang pajak setiap tahun. Namun, jika dilihat dari bisnis, kami ini masih potensial. Kami ini importir, jadi potensi kami sangat besar, aset kami besar," kata Kusuma di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

"Kalau bisa, beban utang kami dibantu," imbuhnya.

Kusuma menolak rencana pembubaran PD Dharma Jaya. Perusahaan dinilainya masih memiliki pengaruh pada peredaran daging di Jakarta. Sekitar 20 persen daging sapi yang beredar di Ibukota berasal dari PD Dharma Jaya. Banyak yang telah dilakukan BUMD ini, salah satunya bekerja sama dengan BUMN penyedia daging murah.

Di samping itu PD Dharma Jaya juga memiliki aset yang besar, seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung, lahan peternakan seluas 12 hektare di Serang, bisnis gudang pendingin, pemotongan, distribusi hingga pengemasan. Bahkan, PD Dharma Jaya ditunjuk sebagai salah satu anggota Badan Ketahanan Pangan.

"Karena itu, Pemprov DKI seharusnya tidak menghentikan penyertaan modalnya," tukas Kusuma. (Ali/Yus)