Ada Indikasi Korupsi di BUMD Daging DKI, Ahok: Tangkap Aja!

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengendus indikasi adanya kerugian negara sebesar Rp 4,9 miliar dari BUMD DKI di bidang pengelolaan daging, PD Dharma Jaya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun menanggapi temuan BPK itu.

"Kalau memang korupsi, tangkap aja. Suruh Jaksa. Korupsi-korupsi gitu tergantung aparat yang bisa nangkap," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp 1,1 miliar dari PD Dharma Jaya. Perusahaan itu hingga kini tak menyumbangkan dividen ke pendapatan asli daerah (PAD).

Meski begitu, Ahok menyatakan, pihaknya belum dapat membubarkan BUMD itu. Malah kini Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 15 miliar kepada BUMD DKI itu mengingat kebutuhan daging semakin meningkat.

Apalagi, aset-aset Dharma Jaya terbilang cukup besar. Di antaranya, 200 ribu hektar lahan di Perth, Australia. 30 Ribu hektar dari lahan itu pun sudah dibuat kandang sapi dan sisanya masih berbentuk savana. Kemudian PD Dharma Jaya juga memiliki saham di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Surabaya yang merupakan produsen daging terbesar di Jawa Timur serta aset berupa mesin pemotongan hewan.

"Makanya kita kasih PMP dulu. Kalau dibubarin kan harus bayar pesangon orang yang kerja, terus takut aset-aset dicuri. Nah, jalanin dulu, pembenahan, asetnya musti dijaga. Kalau enggak, asetnya gimana? Hilang nanti," pungkas Ahok.

BPKP DKI menemukan pengeluaran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan PD Dharma Jaya. Hasil audit itu pun telah disampaikan kepada Pemprov DKI.

"Kita menemukan ada masalah serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka," ujar Kepala BPKP DKI Blucer W Rajagukguk. (Ndy/Ism)