Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan resmi terkait dinasti politik pada Jumat 11 Oktober kemarin. Ketua Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang menilai pernyataan tersebut bukan pernyataan seorang presiden, tapi seorang Ketua Umum Partai Demokrat yang menyudutkan Partai Golkar.
"Saya lihat sebagai ketua umum, bukan presiden. Ada upaya memanfaatkan, umbar, upaya menaikkan, ada serangan politik SBY sebagai Ketum Demokrat terhadap Golkar," kata Indra usai diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10/2013).
Meski tidak menyebutkan secara gamblang, Indra menilai bahasa verbal serta nonverbal SBY terlihat jelas pernyataannya selama ini mengarah dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Golkar.
"Kita lihat reaksi Presiden luar biasa terhadap kasus penangkapan Akil (Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar). Dia (SBY) langsung pidato dan langsung kumpulkan pimpinan lembaga negara. Nggak ada kader Golkar. Dari bahasa tubuhnya, kegeraman, terlihat Golkar jadi sasaran," cetus Indra.
Menurut Indra, hal itu berbeda dengan kasus yang menimpa PKS. Dia menuding kasus suap impor daging yang melibatkan salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu lebih punya pengaruh negatif.
"Kalau SBY tidak bisa bedakan sebagai presiden atau ketum akan jadi masalah besar. Ini tidak masuk wilayah yang harus dikomentari Presiden. Dia seperti menepuk air di dulang," tandas Indra.
SBY tanpa menyebut nama daerah menyatakan muncul kasus yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan. Menyatunya kekuasaan politik dengan kepentingan atau bisnis bisa membawa hal yang tidak baik. Apalagi otonomi daerah telah memberikan kepala daerah kekuasaan yang sangat besar.
"Saya ingatkan sekali lagi pada jajaran pemerintahan, meski UUD atau undang-undang tak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan, ayah, ibu, anak, atau adik, untuk menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tapi saya kira kitalah yang memiliki norma dan batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa," ucap SBY.
Berikut beberapa posisi penting di Banten dan di tingkat pusat yang diduduki keluarga Ratu Atut Chosiyah sang Gubernur Banten:
1. Hikmat Tomet (suami Atut), anggota Komisi V DPR RI.
2. Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten.
3. Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), Wakil Ketua DPRD Kota Serang.
4. Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI.
5. Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI.
6. Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang.
7. Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang.
8. Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Walikota Serang.
9. Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut, istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan), Walikota Tangerang Selatan.
(Rmn/Sss)
"Saya lihat sebagai ketua umum, bukan presiden. Ada upaya memanfaatkan, umbar, upaya menaikkan, ada serangan politik SBY sebagai Ketum Demokrat terhadap Golkar," kata Indra usai diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10/2013).
Meski tidak menyebutkan secara gamblang, Indra menilai bahasa verbal serta nonverbal SBY terlihat jelas pernyataannya selama ini mengarah dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Golkar.
"Kita lihat reaksi Presiden luar biasa terhadap kasus penangkapan Akil (Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar). Dia (SBY) langsung pidato dan langsung kumpulkan pimpinan lembaga negara. Nggak ada kader Golkar. Dari bahasa tubuhnya, kegeraman, terlihat Golkar jadi sasaran," cetus Indra.
Menurut Indra, hal itu berbeda dengan kasus yang menimpa PKS. Dia menuding kasus suap impor daging yang melibatkan salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu lebih punya pengaruh negatif.
"Kalau SBY tidak bisa bedakan sebagai presiden atau ketum akan jadi masalah besar. Ini tidak masuk wilayah yang harus dikomentari Presiden. Dia seperti menepuk air di dulang," tandas Indra.
SBY tanpa menyebut nama daerah menyatakan muncul kasus yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan. Menyatunya kekuasaan politik dengan kepentingan atau bisnis bisa membawa hal yang tidak baik. Apalagi otonomi daerah telah memberikan kepala daerah kekuasaan yang sangat besar.
"Saya ingatkan sekali lagi pada jajaran pemerintahan, meski UUD atau undang-undang tak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan, ayah, ibu, anak, atau adik, untuk menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tapi saya kira kitalah yang memiliki norma dan batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa," ucap SBY.
Berikut beberapa posisi penting di Banten dan di tingkat pusat yang diduduki keluarga Ratu Atut Chosiyah sang Gubernur Banten:
1. Hikmat Tomet (suami Atut), anggota Komisi V DPR RI.
2. Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten.
3. Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), Wakil Ketua DPRD Kota Serang.
4. Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI.
5. Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI.
6. Heryani (ibu tiri Atut) Wakil Bupati Pandeglang.
7. Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang.
8. Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Walikota Serang.
9. Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut, istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan), Walikota Tangerang Selatan.
(Rmn/Sss)