Janji Komjen Sutarman: Terwujudnya Polisi Penolong

Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Sutarman berjanji akan mewujudkan postur Polri sebagai lembaga penolong masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah keamanan dan kehidupan bermasyarakat. Sebanyak 38 anggota Komisi III hadir dalam uji kelaikan dan kepatutan ini.

"Visi saya, terwujudnya postur Polri sebagai penolong dan menjadi pelayan masyarakat serta menjadi penegak hukum yang jujur dan adil benar, transparans, dan akuntabel serta menjaga keamanan dalam negeri yang mantap dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan nasional," kata Sutarman saat penyampaian visi misinya di hadapan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2013).


Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri ini sedang menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Kapolri. Sutarman memasuki ruang rapat Komisi III sekitar pukul 10.00 WIB. Berseragam lengkap dengan topi polisi, Sutarman terus menebar senyum baik kepada para wartawan maupun kepada para anggota Komisi III DPR.

Di ruang rapat, dia melepas topi polisinya kemudian menyalami pimpinan Komisi III, yaitu Ketua Pieter Zulkifili dan tiga Wakil Ketua Azis Syamsudin, Al Muzammil Yusuf, dan Tjatur Sapto Edi.

Sutarman lalu duduk di kursi yang biasa diisi oleh mitra kerja Komisi III. Laptop, buku catatan, beberapa buku, gelas minuman, tisu dan laptop berada di mejanya. Beberapa polisi berjaga di luar ruang rapat.

Sutarman menjelaskan secara rinci poin-poin visinya untuk menjadi Kapolri tersebut. Menurutnya, makna Polri sebagai penolong itu berarti Polri harus membantu masyarakat dalam kesulitan yang dihadapinya.

"Sedangkan menjalankan pelayanan masyarakat itu bermakna, Polri akan melayani masyarakat sepenuh hati. Lalu, penegak hukum yang jujur dan adil, benar, dan akuntabel itu mencerminkan bahwa Polri tidak pilih kasih dalam menjalankan tugasnya, terbuka, dan bertanggung jawab," paparnya.

Untuk misi-nya sendiri, Jenderal Bintang 3 ini berjanji akan menciptakan situasi keamanan dalam negeri dengan cara preventif dan preemtif serta mengedepankan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan transnasional dan lain-lain.

"Selain itu, memperecepat program reformasi birokrasi Polri yang bebas dari KKN. Dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meliputi pemberdayaan Polmas. Serta mengedepankan sistem pengembangan personel yang bebas dari KKN dan humanis, serta memperkuat bidang kehumasan untuk mengedepankan bidang keterbukaan informasi publik," kata Sutarman. (Mvi/Ism)