Untuk mengawasi proyek pembangunan Monorel Jakarta, Jokowi membentuk tim khusus yang dipimpin Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Plt Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani. Tim ini terdiri gabungan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Deputi Perekonomian, dan Biro Tata Ruang.
"Ini dari beberapa unsur SKPD, tim ini akan melakukan evaluasi di semua aspek secara rutin," ujar Sarwo di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (17/10/2013).
Pria yang akrab disapa Yani ini menjelaskan, evaluasi berkala yang akan dilakukan timnya tersebut guna melihat perkembangan dan mengawasi pengerjaan proyek, yang menghabiskan biaya senilai Rp 15 triliun itu.
Terkait pernah mangkraknya pembangunan monorel di tengah jalan, Yani berwanti-wanti kepada sektor finansial. Pasalnya, agar pembangunan tersebut dapat selesai tepat waktu. Aspek keuangan harus menjadi fokus utama yang ia amati.
"Dulu pun mangkrak karena ada kegagalan finansial, jadi PT Jakarta Monorail, selaku penggarap mesti berhati-hati. Faktor seperti inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar sangat mempengaruhi proyek ini," kata dia.
Keterlibatan Pemprov dalam mengawasi proyek yang ditargetkan rampung pada 2016 mendatang tersebut, kata Yani, dikarenakan Pemrov DKI sebagai Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab meskipun menggunakan anggaran pihak swasta.
"Kita juga bertanggung jawab, makanya Pak Gubernur membentuk tim ini karena pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi," ucap Yani.
Selain masalah finansial, teknis pembangunan fisik juga menjadi perhatian Yani. Pasalnya, fisik monorel tahap awal pada green line atau jalur hijau yang menghubungkan kawasan Kuningan hingga Palmerah dilakukan di beberapa kawasan padat lalulintas, seperti di kawasan Kuningan.
Karena itu, Yani meminta PT Jakarta Monorail untuk selalu melaporkan perkembangan pengerjaan proyek tersebut untuk mengantisipasi adanya permasalahan teknis dan kemacetan lalu lintas yang akan dialami saat pembangunan tiang pancang sebagai pondasi jalur monorel.
"Kami berharap proyek ini berjalan sesuai dengan timeline yang telah disusun," kata Yani.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko idodo mengatakan, tidak hanya Monorel, tim yang dipimpin Yani juga akan mengawasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang pembangunannya bersamaan dengan Monorel.
"Pembangunan monorel tetap harus diawasi. Begitu juga dengan pembangunan MRT. Kalau nggak diawasi, ya bisa lepas juga. Makanya kami sudah membentuk tim khusus untuk monorel dan MRT. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Bu Yani dan Bappeda DKI," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo.
Tim tersebut, kata Jokowi, akan mengawal PT Jakarta Monorail selaku penanggung jawab monorel dan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor monorel serta PT MRT Jakarta selaku BUMD yang membangun MRT Jakarta.
Dengan dibentuknya tim tersebut, Jokowi yakin 2 mega proyek transportasi massal tersebut tidak akan meleset dari waktu yang telah ditentukan. "Kalau sebuah proyek dikerjakan dengan serius dan fokus, pagi siang malam, saya kira tidak ada kata lain, pasti tepat waktu. Selama 3 hingga 3,5 tahun ini pokoknya," kata Jokowi. (Rmn/Ism)
"Ini dari beberapa unsur SKPD, tim ini akan melakukan evaluasi di semua aspek secara rutin," ujar Sarwo di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, (17/10/2013).
Pria yang akrab disapa Yani ini menjelaskan, evaluasi berkala yang akan dilakukan timnya tersebut guna melihat perkembangan dan mengawasi pengerjaan proyek, yang menghabiskan biaya senilai Rp 15 triliun itu.
Terkait pernah mangkraknya pembangunan monorel di tengah jalan, Yani berwanti-wanti kepada sektor finansial. Pasalnya, agar pembangunan tersebut dapat selesai tepat waktu. Aspek keuangan harus menjadi fokus utama yang ia amati.
"Dulu pun mangkrak karena ada kegagalan finansial, jadi PT Jakarta Monorail, selaku penggarap mesti berhati-hati. Faktor seperti inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar sangat mempengaruhi proyek ini," kata dia.
Keterlibatan Pemprov dalam mengawasi proyek yang ditargetkan rampung pada 2016 mendatang tersebut, kata Yani, dikarenakan Pemrov DKI sebagai Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab meskipun menggunakan anggaran pihak swasta.
"Kita juga bertanggung jawab, makanya Pak Gubernur membentuk tim ini karena pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi," ucap Yani.
Selain masalah finansial, teknis pembangunan fisik juga menjadi perhatian Yani. Pasalnya, fisik monorel tahap awal pada green line atau jalur hijau yang menghubungkan kawasan Kuningan hingga Palmerah dilakukan di beberapa kawasan padat lalulintas, seperti di kawasan Kuningan.
Karena itu, Yani meminta PT Jakarta Monorail untuk selalu melaporkan perkembangan pengerjaan proyek tersebut untuk mengantisipasi adanya permasalahan teknis dan kemacetan lalu lintas yang akan dialami saat pembangunan tiang pancang sebagai pondasi jalur monorel.
"Kami berharap proyek ini berjalan sesuai dengan timeline yang telah disusun," kata Yani.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko idodo mengatakan, tidak hanya Monorel, tim yang dipimpin Yani juga akan mengawasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang pembangunannya bersamaan dengan Monorel.
"Pembangunan monorel tetap harus diawasi. Begitu juga dengan pembangunan MRT. Kalau nggak diawasi, ya bisa lepas juga. Makanya kami sudah membentuk tim khusus untuk monorel dan MRT. Tim ini bekerja di bawah koordinasi Bu Yani dan Bappeda DKI," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo.
Tim tersebut, kata Jokowi, akan mengawal PT Jakarta Monorail selaku penanggung jawab monorel dan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor monorel serta PT MRT Jakarta selaku BUMD yang membangun MRT Jakarta.
Dengan dibentuknya tim tersebut, Jokowi yakin 2 mega proyek transportasi massal tersebut tidak akan meleset dari waktu yang telah ditentukan. "Kalau sebuah proyek dikerjakan dengan serius dan fokus, pagi siang malam, saya kira tidak ada kata lain, pasti tepat waktu. Selama 3 hingga 3,5 tahun ini pokoknya," kata Jokowi. (Rmn/Ism)