Andi Mallarangeng, dari Pengamat Politik Sampai Tahanan KPK

Andi Mallarangeng ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Momen ini seperti menjadi akhir pahit karier lelaki kelahiran Makassar, 6 Desember 1962, tersebut.

Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan Menteri Pemuda dan Olah Raga (2009-2012).

Sebelumnya, Andi mencorong sebagai akademisi dan pengamat politik yang mumpuni. Ia sering diundang berbicara di seminar, diskusi, atau talk show televisi.

Andi meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Pulang dari AS, suami Vitri Cahyaningsih ini  menjadi dosen FISIP Universitas Hasanuddin. Kemudian, anak sulung Andi Mallarangeng-Andi Asni Patoppo ini merantau ke Jakarta dan menjadi dosen Institut Ilmu Pemerintahan.

Setelah Orde Baru jatuh, Andi menjadi anggota Tim Tujuh (1998-1999) yang dipimpin Ryaas Rasyid untuk merumuskan paket Undang-undang Politik baru sebagai landasan pemilu demokratis pertama di era reformasi.

Ia juga menjadi anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama pada Era Reformasi sebagai wakil pemerintah.

Setelah dibentuknya Kementerian Otonomi Daerah dalam Pemerintah era reformasi, Andi mengundurkan diri dari KPU dan bergabung sebagai staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000) Ryaas Rasyid.

Mendirikan Partai

Bersama Ryaas, Andi mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan bersama Ryas Rasyid pada 2002. Andi hanya bertahan dua tahun, lalu keluar.

Pada 2004, SBY menunjuknya sebagai salah satu dari dua juru bicara. Andi semakin terkenal. Wajahnya kian sering muncul di televisi atau halaman koran.

Tapi, badai menerpa. Pada 7 Desember 2012, ia mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

Kini, Andi memasuki babak baru kehidupannya: menjadi tahanan KPK. "Hari ini saya mulai penahanan oleh KPK, saya terima sebagai proses penuntasan kasus ini," kata Andi Mallarangeng saat keluar dari Gedung KPK, Kamis (17/10/2013). (Yus)