Anas Usul Dinasti Politik Diatur Undang-undang

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai dinasti politik yang lebih mengedepankan rekrutmen berdasarkan hubungan keluarga tanpa melihat prestasi, sesungguhnya telah mencederai demokrasi. Karena itu ia sepakat jika pengaturan mengenai dinasti politik diatur dalam undang-undang.

"Saya setuju kalau hal ini diatur dalam undang-undang. Itu harus dibatasi melalui aturan," kata Anas dalam diskusi di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2013).

Pengaturan itu, lanjut Anas, bukan berarti menghalangi seseorang menggapai karier politik, namun dibatasi.

"Misalnya ada incumbent mau jadi calon lagi, maka anaknya harus jeda dulu satu tahun (periode), misalnya juga suami istri, atau bapak anak dilarang satu dapil, dan itu harus diatur agar meritokrasi bisa tercipta," tambah Anas.

Anas yang merupakan Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menjelaskan bahwa budaya meritokrasi, yakni sistem yang mengedepankan rekrutmen berdasarkan kemampuan, kecakapan dan prestasi ketimbang dinasti politik, harus terus ditumbuhkan. "Karena meritokrasi bisa nyambung dan cocok dengan bangunan politik modern dengan nama demokrasi," tuturnya.

Anas juga menjelaskan bahwa meritokrasi itu tidak anti terhadap hubungan darah. Karena menjadi anak atau cucu seseorang itu sudah merupakan kodrat Tuhan. "Jadi jangann dilihat dia anak siapa atau istri siapa, tetapi dia bisa apa, apa prestasinya," tegasnya.

Yang terpenting menurut Anas adalah kemampuan seseorang tanpa ada embel-embel nama atau pangkat orangtua. "Kalau demokrasi ingin berkembang maju, maka meritokrasi harus dikembangkan. Rekrutmen berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan prestasi. Jadi tunjukkan prestasimu, tunjukkan kemampuanmu, tapi jangan tunjukkan siapa orangtuamu," urainya.

Selain itu, Anas menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat cocok masuk ormas PPI yang dibentuknya karena SBY menginginkan sistem meritokrasi menjadi lebih besar, baik di pusat maupun di daerah. "Berarti cocok Pak SBY dengan PPI, karena beliau mengkritik sistem dinasti," kata Anas. (Ado/Ism)