PDIP: SBY-Boediono Harus Akui Kegagalan dalam Memerintah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono mengakui kegagalan mereka dalam 4 tahun pemimpin Indonesia dan menyiapkan pergantian kepempinan yang adil.

Hal ini terkait dengan survei dari Pol Tracking Institute yang menyatakan 51,5 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono selama 4 tahun

"SBY-Boediono harus mengakui kekurangannya, dan menyatakan pemerintahan ke depan adalah pemerintahan krisis. Dan, selanjutnya adalah menciptakan pemilu seadil-adilnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Hotel Morrissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Selain itu, Hasto juga menegaskan, upaya mempertahankan kekuasaan dan melindungi keluarga harus dihilangkan.

Kemudian, Hasto menyorotkan masalah ekonomi, yang berdasarkan survei kurang memuaskan masyarakat. Politisi PDIP itu menyoroti langkah pemerintah mengimpor ketela 13 ribu per tahun. "Ini bagaimana? Masa impor terus, kata Koes Plus, tongkat saja ditanam bisa jadi tumbuhan," imbuhnya.

Selanjutnya, Hasto juga mengkritisi kemarahan SBY terhadap kesaksian mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq karena dikaitkan dekat dengan Bunda Putri. "Di sisi lain, SBY tidak ada respon sama sekali ketika 4 TKI kita ditembak di Malaysia. Kita boleh kalah bola sama Singapura tapi tidak dengan Malaysia," ungkap Hasto.

Sementara itu, politisi Demokrat Didi Irawadi membela pemerintah. Ia menyatakan  selain di China, Indonesia merupakan negara yang menjanjikan untuk investasi dengan pertumbuhan ekonomi  6,3 persen. "Saat negara maju sedang kolaps, seperti Amerika hadapi peristiwa yang sulit, kita masih bisa bertahan dengan baik," tutur Didi.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyanggah pernyataan Hasto soal kegeraman SBY yang disebut dekat dengan Bunda Putri, dengan menuturkan keberhasilan penegakan hukum selama pemerintahan SBY-Boediono.

"Dalam penegakan hukum, koruptor banyak yang terungkap, ini punya arti lain, di masa 9 tahun pemerintahan SBY. Ini artinya orang dekat dengan kekuasaan tidak lagi untouchable. Walau ini jadi serangan politik," tandas Didi.

Survei dilakukan pada 13-23 September 2013 secara serempak di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 2.010 responden. Margin of error diperkirakan sekitar 2,19 persen. Penarikan sampel survei menggunakan metode multi stage random sampling, dan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. (Mvi/Yus)