Demokrat Desak Ormas Anas Bubar, PPI: Bentuk Anti-Demokrasi

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia Ma'mun Murod Al-Barbasy mengaku terkejut dengan pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang meminta pembubaran ormasnya. Pernyataan itu mencerminkan antidemokrasi.

Menurut Ma'mun, pernyataan Nurhayati bukanlah pernyataan resmi Partai Demokrat. Sebab, permintaan pembubaran PPI yang didirikan Anas Urbaningrum itu tidak mencerminkan demokrasi yang selalu dijunjung tinggi oleh Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ketika ada pernyataan dari warga negara, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun jabatan yang melekat meminta pembubaran PPI sebenarnya bentuk pemikiran antidemokrasi," kata Ma'mun di Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Ma'mun mengaku mengenal sosok Nurhayati, baik kepribadian maupun pemikiran politiknya. Dan desakan pembubaran PPI itu dianggap tidak mencerminkan sosok Nurhayati yang selama ini dikenal.

"Kami tahu dan kenal dengan Nurhayati, baik kepribadiaan maupun pemikirannya. Karena itu ketika Nurhayati menyatakan bahwa PPI perlu dibubarkan, kami berharap itu bukan bahasa dan sikap politik dari Nurhayati," ujar Ma'mun.

Nurhayati minta PPI dibubarkan jika pendiriannya selalu menyudutkan dan berseberangan dengan Demokrat dan Presiden SBY. Menurut dia, pembubaran itu merupakan hak pemerintah.

Namun, Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan pemerintah tidak bisa membubarkan PPI. Ramadhan juga menyebut desakan Nurhayati itu hanya sebagai ungkapan keresahan atau kegalauan kader Demokrat terhadap oknum-oknum PPI.

Memang, PPI didirikan oleh Anas yang notabene mantan Ketua Umum Demokrat. Di dalam ormas yang usianya baru seumur jagung ini terdapat pula sejumlah kader Demokrat, yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas.

Demokrat pun juga sudah punya rencana untuk kader-kadernya yang tergabung di dalam ormas PPI. Dalam waktu dekat, kader yang terlibat di PPI akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Pemeriksaan ini merupakan inisiatif Demokrat setelah mendapat arahan dari sang Ketua Umum SBY terkait PPI. (Eks/Ism)