Sukses

Jokowi Anggarkan Rp 1 T untuk Bangun Pengolahan Limbah

Jokowi mengakui, pengolahan air limbah yang dimiliki Jakarta yaitu IPAL Setiabudi hanya mampu melayani 2,38% dari total populasi ibukota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, Pemprov DKI akan menganggarkan dana sebesar Rp 1 triliun di APBD 2014 untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPALT) di Ibukota.

Politisi PDIP yang akrab disapa Jokowi itu mengakui, pengolahan air limbah yang dimiliki Jakarta yaitu IPAL Setiabudi hanya mampu melayani 2,38 persen dari total populasi ibukota. Nilai itu masih sangat kecil dibandingkan sanitasi negara tetangga seperti Malaysia yang sudah 9 persen dan Singapura yang mencapai 95 persen.

"Kita malu, belum ada 3 persen sanitasi kita. Jadi tahun depan Rp 1 triliun kita anggarkan. Dan ditambah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga ada pembangian pengolahan air limbah," kata Jokowi dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR di Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013).

Ia mengatakan, anggaran tersebut untuk memulai penambahan IPALT pada tahun depan. Karena limbah rumah tangga di Jakarta, tidak dapat dipungkiri terus mengaliri selokan dan parit. Selain, APBD dan APBN akan ada bantuan dari Japan International Corporation Agency (JICA).

"Ini kan dikejar. Kita siapin Rp 1 triliun tahun depan plus APBN, nggak tahu berapa. Total 14 zona pengolahan air limbah. Tapi mau dimulai tahun depan. Ada lagi yang pinjeman dari JICA," ungkap Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum sedang membangun IPALT sebanyak 14 zona di kota-kota besar di Indonesia. DKI Jakarta sendiri terbagi 6 zona berdasarkan kondisi geografis. Diprioritaskan pembangunan di zona I untuk daerah Setiabudi-Kota, dapat melayani pengolahan air limbah rumah tangga untuk setidaknya 1,2 juta kepala keluarga di kawasan Gambir, Sawah Besar, Senen, dan menteng.

Anggarannya sebesar Rp 4,57 triliun dan dibagi 70 persen pembiayaan ditanggung KemenPU dan 30 persen oleh Pemprov DKI. Sementara estimasi kebutuhan dana untuk 6 zona IPALT keseluruhan mencapai Rp 70 triliun. (Mut)