Walikota Bandung Ridwan Kamil menargetkan tahun depan Kota Bandung mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ridwan, kota yang kini dipimpinnya itu hingga kini belum pernah mendapatkan predikat tersebut.
"Saya diwarisi dugaan aset yang tidak jelas keberadaannya dengan cara-cara ada oknum yang menjual sejak dulu. Itu yang saat ini menjadi masalah," ujar Ridwan di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, (29/10/2013).
Ridwan menjelaskan salah satu alasan mengapa Bandung belum mendapatkan predikat WTP karena banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah kota Bandung yang tidak jelas keberadaannya. Selain itu, tidak sedikit aset yang semestinya dimiliki Pemerintah namun dikuasai pihak-pihak tertentu tanpa bukti kepemililkan yang jelas.
Selain itu, kata Ridwan, yang kini menjadi masalah ialah adanya oknum PNS "bermain" proyek pemerintah yang melibatkan perusahaan keluarganya. Hal itu kemudian tercium BPK dan menyebabkan Bandung gagal mendapat predikat WTP.
"Jadi kadang-kadang ini menjadi mesin uang dari organisasi yang seharusnya tidak terjadi. Dan ini kan tidak boleh," ucap pria yang juga arsitektur kondang ini.
Tak hanya itu, berbagai masalah juga timbul dalam hal kepemilikan lahan atau bangunan yang tak jelas bukti kepemilikannya berupa sertifikat dan bukti kepemilikan lahan atau bangunan lainnya. "Bandung sejak diwarisi Belanda, banyak aset yg tidak bersertifikat bahkan berpindah tangan. Banyak juga yang disewakan dengan pihak ketiga," ujar politisi Gerindra itu.
Untuk mendapatkan predikat tersebut, Ridwan mengaku akan menegakkan transparansi, khususnya masalah anggaran di Pemkot Bandung. Caranya, dengan mencanangkan 38 langkah seperti pajak online, pemaparan APBD secara online termasuk dana hibah dan bantuan sosial yang menurut BPK rawan terjadi penyimpangan di sektor tersebut.
"Bandung terkena kasus korupsi di periode sebelumnya, dan saya ingin memulai transparan dan akuntabilitasi di Bandung. WTP itukan opini terbaik untuk pemeriksaan keuangan. Kita kejar tahun depan," tukas Ridwan. (Ali/Ism)
"Saya diwarisi dugaan aset yang tidak jelas keberadaannya dengan cara-cara ada oknum yang menjual sejak dulu. Itu yang saat ini menjadi masalah," ujar Ridwan di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, (29/10/2013).
Ridwan menjelaskan salah satu alasan mengapa Bandung belum mendapatkan predikat WTP karena banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah kota Bandung yang tidak jelas keberadaannya. Selain itu, tidak sedikit aset yang semestinya dimiliki Pemerintah namun dikuasai pihak-pihak tertentu tanpa bukti kepemililkan yang jelas.
Selain itu, kata Ridwan, yang kini menjadi masalah ialah adanya oknum PNS "bermain" proyek pemerintah yang melibatkan perusahaan keluarganya. Hal itu kemudian tercium BPK dan menyebabkan Bandung gagal mendapat predikat WTP.
"Jadi kadang-kadang ini menjadi mesin uang dari organisasi yang seharusnya tidak terjadi. Dan ini kan tidak boleh," ucap pria yang juga arsitektur kondang ini.
Tak hanya itu, berbagai masalah juga timbul dalam hal kepemilikan lahan atau bangunan yang tak jelas bukti kepemilikannya berupa sertifikat dan bukti kepemilikan lahan atau bangunan lainnya. "Bandung sejak diwarisi Belanda, banyak aset yg tidak bersertifikat bahkan berpindah tangan. Banyak juga yang disewakan dengan pihak ketiga," ujar politisi Gerindra itu.
Untuk mendapatkan predikat tersebut, Ridwan mengaku akan menegakkan transparansi, khususnya masalah anggaran di Pemkot Bandung. Caranya, dengan mencanangkan 38 langkah seperti pajak online, pemaparan APBD secara online termasuk dana hibah dan bantuan sosial yang menurut BPK rawan terjadi penyimpangan di sektor tersebut.
"Bandung terkena kasus korupsi di periode sebelumnya, dan saya ingin memulai transparan dan akuntabilitasi di Bandung. WTP itukan opini terbaik untuk pemeriksaan keuangan. Kita kejar tahun depan," tukas Ridwan. (Ali/Ism)