BAP Rudi Muncul ke Publik, DPR: Gedung KPK Banyak Bocornya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik atas bocornya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudi Rubiandini, tersangka kasus suap SKK Migas. Apalagi dalam BAP itu disebutkan Ketua Komisi VII DPR yang juga politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, meminta tunjangan hari raya kepada Rudi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, menilai KPK memang harus segera pindah kantor agar tidak ada lagi data yang bocor, baik di dalam maupun di luar KPK.

"Mungkin memang KPK segera harus tuntaskan pembangunan gedung baru. Gedung yang ada sekarang terlalu banyak bocornya. Dari lantai pimpinan sampai ke bawahannya," ungkap Pasek dalam pesan singkatnya kepada di Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Politisi Demokrat yang tengah mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Dapil Bali ini menjelaskan, dirinya sudah malas mempermasalahkan bocornya data rahasia dalam internal KPK. Karena, bocornya sprindik Menteri ESDM Jero Wacik saja hingga saat ini belum terselesaikan secara baik oleh KPK.

"Malas mengomentari bocor, bocor lagi. Wong kasus sprindik bocor di level pimpinan saja disepelekan dan dianggap angin lalu. Mending segera saja sudah tuntaskan kasus SKK Migas dan duit di Sekjen Kemen ESDM dan isu bagi-bagi THR secepatnya dibereskan agar tidak panjang," ujar mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Seperti diketahui, berkas yang diduga BAP Rudi beredar di kalangan wartawan, Selasa 29 Oktober kemarin. Dalam dokumen tersebut dijelaskan Rudi, bahwa Sutan meminta uang THR untuk Komisi VII mengingat Lebaran akan tiba. Setelah itu ada beberapa kali Rudi bertemu dengan Sutan yang menanyakan soal THR itu.

Tak hanya itu, dalam BAP tersebut Rudi juga mengungkapkan tempat pertemuan yang kerap ia sambangi bersama Sutan terkait pemberian uang THR. Seperti di Pacific Place, Bellagio, dan Plaza Senayan.

Bahkan, dalam dokumen tersebut Rudi mengatakan Sutan juga pernah mengenalkan dirinya dengan seorang pengusaha yang mengklaim pernah ikut tender di SKK Migas. (Ado/Mut)