Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, selama ini kontraktor telah melakukan tipuan administrasi untuk mengikuti tender program-program Pemprov DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak pernah mendapatkan kesalahan administrasi tender pekerjaan karena kontraktor melakukan semacam 'arisan' untuk menggunakan sertifikat.
"Kita selama ini sebetulnya ditipu. BPKP hanya periksa administrasi. Kontraktor itu arisan. Ada sertifikat dipinjam kontraktor untuk ikut tender dan itu menang. Itu yang terjadi di kita," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Mantan anggota Komisi II DPR itu mengatakan, di DKI terlalu banyak asosiasi yang oknum-oknum seringkali berlindung di balik sertifikasi. Untuk itu, ia meminta pengawasan BPKP terhadap administrasi tender diperketat lagi melalui perbandingan proyek swasta apakah masuk akal atau tidak.
Ditambah dengan persiapan menuju sistem pengadaan barang melalui e-catalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga tidak ada lagi tender-tender yang berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Bagaimana swasta bangun rusun misalnya, 5 lantai di bawah Rp 3 juta atau lebih dan kita bisa sampai Rp 6 juta. Tapi prosedurnya benar. Ini yang mau kita perbaiki," kata Ahok. (Mut/Sss)
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak pernah mendapatkan kesalahan administrasi tender pekerjaan karena kontraktor melakukan semacam 'arisan' untuk menggunakan sertifikat.
"Kita selama ini sebetulnya ditipu. BPKP hanya periksa administrasi. Kontraktor itu arisan. Ada sertifikat dipinjam kontraktor untuk ikut tender dan itu menang. Itu yang terjadi di kita," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Mantan anggota Komisi II DPR itu mengatakan, di DKI terlalu banyak asosiasi yang oknum-oknum seringkali berlindung di balik sertifikasi. Untuk itu, ia meminta pengawasan BPKP terhadap administrasi tender diperketat lagi melalui perbandingan proyek swasta apakah masuk akal atau tidak.
Ditambah dengan persiapan menuju sistem pengadaan barang melalui e-catalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga tidak ada lagi tender-tender yang berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Bagaimana swasta bangun rusun misalnya, 5 lantai di bawah Rp 3 juta atau lebih dan kita bisa sampai Rp 6 juta. Tapi prosedurnya benar. Ini yang mau kita perbaiki," kata Ahok. (Mut/Sss)