Jurus Jokowi Cegah Dana `Siluman` yang <i>Ujug-ujug</i> Muncul

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya dana siluman di 4 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Nilainya mencapai Rp 1,471 triliun.

Untuk mencegah hal tersebut kembali terulang di penganggaran tahun berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ini tengah menyiapkan e-budgeting. Dengan demikian, tidak ada lagi 'dana siluman' yang muncul tiba-tiba.

"Kami di pelaksanaannya, akan bangun sistemnya seperti penganggaran e-budgeting agar lebih transparans. Kami bagian membangun sistemnya, memperbaiki sistem yang ada. Seperti untuk penganggaran, dalam rangka pengawasan," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu, (30/10/2013).

Jokowi akan memulainya dengan membuka anggaran DKI Jakarta kepada publik, dengan membuat poster-poster yang disebar di tiap kelurahan atau kecamatan. Jokowi juga mempublikasikannya melalui situs resmi Pemprov DKI.

"Kalau buka di web ada, poster-poster semuanya ada di kelurahan kecamatan sampai tingkat RT-RW. Mata anggarannya jelas. Programnya jelas, volume, jumlah anggaran, semua ada, yang bertanggungjawab siapa, kalau mau komplain ke siapa, ada nomrnya di sini," kata Jokowi sambil menunjukkan poster APBD yang telah dibuat.

"Saya kira sebuah sistem yang transparans di mana masyarakatnya ikut berperan berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan pengawasan, ini yang kita lakukan," lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga telah mengubah pajak online untuk pajak hotel, pajak hiburan, restoran, dan parkir yang telah dimulai sejak bulan Januari lalu.

Dengan menyiapkan e-budgetting, Jokowi yakin tidak adalagi dana siluman yang 'ujug-ujug' masuk dan tidak jelas dari mana asal-usulnya. Diharapkan e-budgeting yang yang akan dimulai pada APBD 2015 ini tidak lagi anggaran siluman yang sudah dicoret tiba-tiba muncul lagi.

"Juga baru kita siapkan untuk yang e-budgeting, sehingga betul-betul semua yang sudah direncanakan bisa dikunci dan tidak ada yang menikung lewat belakang jadi sebuah program siluman. Kalau ada siluman, kita coret," tegas Jokowi.

Dari hasil audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) menemukan anggaran siluman mencapai Rp 1,471 triliun. Anggaran siluman itu ditemukan di 4 dinas yang memiliki anggaran terbesar dalam APBD DKI 2012. Keempat dinas itu yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI. (Ein/Ism)