Kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) pasti muncul setiap kali pemilu, baik daerah maupun pusat. Kecurigaan pun muncul, jangan-jangan ada skenario di balik kisruh DPT yang tetap 'lestari'.
Menurut anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, setidaknya ada 2 skenario yang bisa jadi penyebab begitu terpeliharanya kisruh DPT saat pemilu. Pertama, kekacauan DPT dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kecurangan bisa saja terjadi seperti penggelembungan jumlah pemilih yang berpengaruh pada jumlah logistik.
"Logistik pemilu jumlahnya 5 persen dari DPT. Kalau DPT-nya digelembungkan, lalu 5 persen dicoblos semua untuk salah satu pihak, bagaimana?" ujar Arif dalam diskusi publik bertema 'Kekacauan DPT Berpotensi Pelanggaran Hak Konstitusi', Minggu (3/11/2014) malam.
Politisi PDIP itu menambahkan, skenario lain yang mungkin saja ada di balik semrawut DPT adalah rencana untuk mendelegitimasi partai pemenang.
"Permasalahan DPT bisa saja digunakan untuk mendelegitimasi partai yang akan menang," lanjut Arif.
Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi itu meminta KPU benar-benar serius memperbaiki, memutakhirkan, dan terus mengorekasi daftar pemilih hingga menjadi DPT yang terbaik.
"Kalau ini tidak ada upaya untuk membenarkan berarti ya tentu saja ada skenario tertentu, ada kepentingan tertentu. Tingggal masalah keseriusan untuk menyelsaikna masalah ini," tandasnya. (Don/Riz)
Menurut anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, setidaknya ada 2 skenario yang bisa jadi penyebab begitu terpeliharanya kisruh DPT saat pemilu. Pertama, kekacauan DPT dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kecurangan bisa saja terjadi seperti penggelembungan jumlah pemilih yang berpengaruh pada jumlah logistik.
"Logistik pemilu jumlahnya 5 persen dari DPT. Kalau DPT-nya digelembungkan, lalu 5 persen dicoblos semua untuk salah satu pihak, bagaimana?" ujar Arif dalam diskusi publik bertema 'Kekacauan DPT Berpotensi Pelanggaran Hak Konstitusi', Minggu (3/11/2014) malam.
Politisi PDIP itu menambahkan, skenario lain yang mungkin saja ada di balik semrawut DPT adalah rencana untuk mendelegitimasi partai pemenang.
"Permasalahan DPT bisa saja digunakan untuk mendelegitimasi partai yang akan menang," lanjut Arif.
Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi itu meminta KPU benar-benar serius memperbaiki, memutakhirkan, dan terus mengorekasi daftar pemilih hingga menjadi DPT yang terbaik.
"Kalau ini tidak ada upaya untuk membenarkan berarti ya tentu saja ada skenario tertentu, ada kepentingan tertentu. Tingggal masalah keseriusan untuk menyelsaikna masalah ini," tandasnya. (Don/Riz)