Hamdan Zoelva sudah resmi terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru periode 2013-2016. Mantan Wakil Ketua MK itu menggantikan Akil Mochtar yang kini menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan pencucian uang.
Komisi Yudisial (KY) berharap Hamdan bisa membawa MK kembali lurus, meski punya latar belakang sebagai politisi.
"Ketua MK sebelumnya orang politik, Pak Mahfud MD orang politik tapi lurus, nah Pak Akil orang politik tapi tidak lurus. Semoga saja Pak Hamdan lurus juga," kata Komisioner KY Taufiqurahman Sahuri saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/11/2013).
Namun, Taufiq yang di KY membawahi Bidang Rekrutmen Hakim itu sedikit menampik bila dikatakan MK dikuasai orang-orang politik. Mengingat, Hakim Konstitusi Harjono juga merupakan mantan Anggota MPR unsur PDI Perjuangan.
Menurut Taufiq, memang Negara ini dikuasai oleh orang-orang politik. "Pak Jimly Assiddhiqie (Ketua MK Periode pertama) dulu juga agak berbau Partai Golkar. Soal dikuasai, negara ini kan memang dikuasai oleh politik, sistem demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dengan politik," jelasnya.
Taufiq juga berharap, Hamdan bisa bersinergi dengan lembaga negara lain. Khususnya yang terlibat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24/2003 tentang MK.
"Saya pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Hamdan. Dengan harapan bisa bersinergi dengan lembaga negara lain," katanya.
"Dan jika lembaga negara lain mau menjalankan putusan-putusan MK, maka sudah semestinya MK pun menghargai dan mau menjalankan putusan politik hukum yang dikeluarkan lembaga negara pembentuk seperti produk Perppu No 1/2013," papar Taufiq. (Mut)
Komisi Yudisial (KY) berharap Hamdan bisa membawa MK kembali lurus, meski punya latar belakang sebagai politisi.
"Ketua MK sebelumnya orang politik, Pak Mahfud MD orang politik tapi lurus, nah Pak Akil orang politik tapi tidak lurus. Semoga saja Pak Hamdan lurus juga," kata Komisioner KY Taufiqurahman Sahuri saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (4/11/2013).
Namun, Taufiq yang di KY membawahi Bidang Rekrutmen Hakim itu sedikit menampik bila dikatakan MK dikuasai orang-orang politik. Mengingat, Hakim Konstitusi Harjono juga merupakan mantan Anggota MPR unsur PDI Perjuangan.
Menurut Taufiq, memang Negara ini dikuasai oleh orang-orang politik. "Pak Jimly Assiddhiqie (Ketua MK Periode pertama) dulu juga agak berbau Partai Golkar. Soal dikuasai, negara ini kan memang dikuasai oleh politik, sistem demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dengan politik," jelasnya.
Taufiq juga berharap, Hamdan bisa bersinergi dengan lembaga negara lain. Khususnya yang terlibat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24/2003 tentang MK.
"Saya pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Hamdan. Dengan harapan bisa bersinergi dengan lembaga negara lain," katanya.
"Dan jika lembaga negara lain mau menjalankan putusan-putusan MK, maka sudah semestinya MK pun menghargai dan mau menjalankan putusan politik hukum yang dikeluarkan lembaga negara pembentuk seperti produk Perppu No 1/2013," papar Taufiq. (Mut)