Jokowi Anggap Pemukiman Ilegal Hambat Normalisasi Sungai

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sulitnya melaksanakan program normalisasi sungai dan waduk di DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi hambatan adalah banyaknya pemukiman ilegal di tepi sungai atau waduk.

Menurut Jokowi, untuk melakukan normalisasi sungai atau waduk, pihaknya perlu membuat jalan inspeksi yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk kendaraan berat untuk mengangkut material bangunan.

Sedangkan di hampir sebagian sungai di Jakarta saat ini lokasi yang diperuntukkan sebagai jalan inspeksi telah dipenuhi oleh pemukiman ilegal.

"Probelmnya jalan inspeksi, tapi kanan-kiri ada pemukiman, kita kesulitan, nanti truknya taro di mana? Truk gak bisa masuk, jalan inspeksinya diduduki rumah ilegal," ujar Jokowi di Waduk Sunter, Jakarta Utara, Rabu, (6/10/2013).

Jokowi pun mencontohkan beberapa sungai yang akan dikeruk yaitu Kali Cipinang dan Kali Baru harus tertunda proses normalisasinya karena banyak pemukiman ilegal yang berdiri di tepi dua sungai tersebut.

"Seperti di Kali Cipinang, kalau mau ngeruk, naiki ke truknya lewat mana? Di Kali Baru juga, rumah-rumah itu berdiri mepet satu senti dari sungai, kalau mau ngeruk ndak ada jalan truknya, mau ditaro di mana?," ujarnya.

Lantas, kapan relokasi dilakukan? Jokowi tidak bisa menjawab, pasalnya ia mengaku untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai atau waduk, pihaknya membutuhkan ratusan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai lokasi penampungan warga.

Namun, di satu sisi, Jokowi mengakui sampai saat ini jumlah hunian Rusunawa yang ada belum mampu menampung seluruh warga bantaran sungai dan waduk.

"Ya, kalau mau direlokasi Rusunawanya mana? Sudah penuh semua, sudah full, mereka mau ditempatkan ke mana?" kata Jokowi. (Yus)