Sulit Keruk 12 Waduk, Ahok: Yang Duduki Tanah Negara, Pidanakan!

Menyambut musim hujan, Pemprov DKI Jakarta menggenjot pengerukan 12 waduk sebagai upaya antisipasi banjir. Namun ada yang masih mengganggu upaya ini, setidaknya itulah yang dirasakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Apa itu?

"Kita kesulitan bukan karena normalisasinya, tapi orang-orangnya yang sudah merasa sudah (tanah) hak dia dan minta kerohiman," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Padahal, Pemprov DKI berusaha bekerja maksimal dalam mengeruk 12 waduk dengan agar tidak lagi terjadi banjir besar seperti pada awal tahun kemarin. 221 Pintu air dengan mesin-mesin pompa juga sudah disiapkan.

Hanya saja, banjir masih bisa terjadi karena hampir semua saluran air dibuat rumah dan kios-kios. Maka Ahok merasa perlu pemberian tindakan tegas dari pemerintah.

"Kita sudah minta ke kejaksaan dan kehakiman, ke depan, kalau ada yang menduduki tanah negara, pidanakan! Sekarang kita harus tindak tegas. Karena orang-orang itu mengancam Jakarta," tegasnya.

"Kami rela tidak dipilih lagi, daripada Anda menempati saluran air semua," imbuh mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok mencontohkan Waduk Pluit. Jika selesai dikeruk nanti, waduk itu bisa menampung 7-8 juta meter kubik air. Ditambah lagi dengan kerja pompa air. Bahkan, pihak swasta ada yang bersedia membantu pengerukan, begitu juga dengan Kementerian Kelautan bersama PT Brantas.

Hanya saja, masih ada sekitar 50 hektar lahan di Waduk Pluit yang diduduki warga. Saat ini, lanjut Ahok, di sisi kanan ada 1.500 rumah kayu yang masih berdiri. Di atasnya juga terdapat 5-7 ribu rumah. Belum lagi di sisi kiri, selatan, dan utara waduk. Sehingga, Pemprov DKI hanya mampu mengeruk 20 persen dari luas waduk.

"Ini sebenarnya kondisi yang kita hadapi. Kita harus punya rumah susun dulu. Itu saja masih dilawan, semua diduduki. Gimana mau masuk alat berat dan drager," pungkas Ahok. (Ndy/Mut)