Ahok Minta Wapres Boediono Nolkan Pajak Bus BBG

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan agar Pemerintah Pusat menerapkan pajak nol persen bagi setiap unit transportasi massal yang menggunakan bahan bakar gas (BBG). Termasuk bus Transjakarta yang masuk dalam pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

"Kita rapat dengan Wapres untuk menolkan pajak bus yang sudah ada merek di sini (lokal). Kan sekarang kan kalau impor bus kan kena pajak, tapi khusus bus yang merek sini minta boleh," ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu sudah menyampaikan permintaan kepada Wakil Presiden Boediono. Permintaan disampaikan dalam pertemuannya siang tadi di Gedung Sekertariat II, Jalan Kebon Sirih No. 14.

Ahok berkoordinasi dengan Boediono mengenai pajak nol persen untuk angkutan massal. Alasannya, langkah itu dinilai bisa membantu melancarkan program "17 Langkah Mengatasi Kemacetan" yang diinstruksikan Boediono.

Dengan pemberlakuan pajak nol persen, penambahan unit-unit transportasi massal juga bisa dilakukan dengan mudah, karena tidak lagi terkendala pajak.

Sementara, nilai pajak PPnBM untuk bus Transjakarta dan transportasi umum ber-BBG sebesar 40 persen, dapat dialihkan ke dana pembelian bus. Dengan begitu, transportasi massa di DKI dapat ditambah jumlahnya.

Untuk itu, akan dilakukan rapat lanjutan bersama Wapres dan Menteri Keuangan terkait permintaan pajak nol tersebut. "Nanti pembahasan minggu depan soal teknisnya. Transjakarta ini kan bagian dari 17 langkah atasi kemacetan," tandas Ahok. (Riz/Ism)