Surat Kaleng Pegawai KPK, Demokrat: Malas, Nggak Jelas!

Penemuan surat kaleng mengenai adanya aliran dana kampanye ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pilpres 2009 lalu saat penyidik KPK menggeledah rumah Anas Urbaningrum Selasa 12 November kemarin diungkapkan juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al-Barbasy.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding PPI sengaja mengarahkan isu. Dari persoalan hukum ke politik.

"PPI itu mau mengarahkan persoalan hukum ke politik," kata Ruhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 12 November 2013 malam.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, surat kaleng bisa ditulis oleh siapa saja. Sehingga tak perlu ditanggapi dengan serius. "Kan surat kaleng bisa dibikin, bisa karang-karang cerita. Biasalah politik praktis," kata dia.

Senada dengan Ruhut, politisi Demokrat lainnya Sutan Bhatoegana juga malas menanggapi surat kaleng tersebut. Sebab, tidak jelas siapa penulisnya.

"Ngapain komentari surat kaleng. Nggak jelas. Malas saya tanggapi surat kaleng," ujar Sutan.

Penyidik KPK lebih dari 5 jam menggeledah kediaman Ketua Umum PPI Anas Urbaningrum terkait kasus proyek Hambalang yang membelit istrinya, Attiyah Laila. Dari penggeledahan itu, ditemukan surat yang disebut dari pegawai KPK di kediaman Anas.

"Ditemukan surat dari pegawai KPK," kata Ma'mun dalam keterangan pers di kediaman Anas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Awalnya, kata Ma'mun, surat yang disebut dari pegawai KPK itu tidak akan pernah disampaikan ke publik. Tetapi karena surat itu disita KPK, maka isi dari surat itu dinilai perlu untuk disampaikan kepada publik.

"Karena sifatnya rahasia. Tapi karena digeledah, ketahuan dan kemudian dibawa oleh KPK, maka kami merasa penting surat itu harus dibacakan," beber penulis buku 'Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas' ini.

Surat kaleng dari pegawai KPK itu menyebutkan, BAP Muhammad Nazaruddin menyebutkan adanya aliran dana kampanye saat Pilpres 2009 ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. BAP itu ditandatangani oleh Nazaruddin yang merupakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. [Baca isi surat kaleng di rumah Anas] (Tnt/Sss)