Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yakin kemiskinan di Indonesia bisa dihilangkan. Salah satu tipsnya, bila pajak bisa dinikmati masyarakat secara merata.
"Kemiskinan di Indonesia itu bisa diatasi, jika pajak sampai ke masyarakat," kata Mahfud di Gedung Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2013).
Mahfud mengungkapkan, pajak adalah instrumen yang cukup penting karena lebih dari 70% APBN ditopangnya. "APBN kita lebih dari 70% itu ditopang oleh pajak, tetapi tax ratio kita hanya 11%," ungkap Mahfud.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan sampai saat ini masih ada saja beberapa masyarakat yang kaya dan instansi yang masih membayar pajak tidak jujur. Bahkan ada yang berani menggelapkannya.
"Pasti masih ada itu," ucap Mahfud.
Namun ia tak menyalahkan para wajib pajak sepenuhnya, karena masyarakat mengetahui jika pembayaran pajak ada yang digelapkan oleh dinas terkait, terlebih dengan adanya kasus Gayus Tambunan.
"Dunia perpajakan sangat rawan akan penggelapan pajak. Gayus itu sampai hari ini masih belum diadili atas perkaranya (pemalsuan dokumen pajak)," tandas Mahfud. (Mut/Sss)
"Kemiskinan di Indonesia itu bisa diatasi, jika pajak sampai ke masyarakat," kata Mahfud di Gedung Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2013).
Mahfud mengungkapkan, pajak adalah instrumen yang cukup penting karena lebih dari 70% APBN ditopangnya. "APBN kita lebih dari 70% itu ditopang oleh pajak, tetapi tax ratio kita hanya 11%," ungkap Mahfud.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan sampai saat ini masih ada saja beberapa masyarakat yang kaya dan instansi yang masih membayar pajak tidak jujur. Bahkan ada yang berani menggelapkannya.
"Pasti masih ada itu," ucap Mahfud.
Namun ia tak menyalahkan para wajib pajak sepenuhnya, karena masyarakat mengetahui jika pembayaran pajak ada yang digelapkan oleh dinas terkait, terlebih dengan adanya kasus Gayus Tambunan.
"Dunia perpajakan sangat rawan akan penggelapan pajak. Gayus itu sampai hari ini masih belum diadili atas perkaranya (pemalsuan dokumen pajak)," tandas Mahfud. (Mut/Sss)