Surat Kaleng Pegawai KPK, Hayono Demokrat: Jangan Dipolitisasi

Partai Demokrat mengaku kecewa dengan sikap ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang menunjukkan 'surat kaleng' yang diduga kuat berasal dari pegawai KPK, yang di dalamnya menyebutkan dugaan Ketua Umum PD SBY terlibat dalam lingkaran skandal kasus Hambalang, Selasa 12 November malam.

"Jelas (kecewa) itu, tapi lebih baik kita serahkan kepada KPK," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman di Wisma Syahida Inn UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2013).

Menurut Hayono, tidak sepantasnya ormas bentukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menunjukkan surat palsu yang berasal dari pegawai KPK tersebut kepada media massa.

Hayono menegaskan, jika PPI memang memiliki data-data yang valid tentang keterlibatan petinggi-petinggi di Partai Demokrat terkait kasus Hambalang, sebaiknya diserahkan kepada KPK.

"Padahal KPK ada kan. Langsung saja kalau memang itu disebut ada pelanggaran hukum, jangan ragu-ragu, kita serahkan kepada KPK, jangan politisasi," tandas Hayono.

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al-Barbasy membacakan surat rahasia yang diklaim dari pegawai KPK.

"Karena sifatnya rahasia. Tapi karena digeledah, ketahuan dan kemudian dibawa oleh KPK, maka kami merasa penting surat itu harus dibacakan," beber penulis buku `Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas` ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya enggan menanggapi surat kaleng itu. Sebab, tidak diketahui secara jelas siapa penulisnya. (Ein/Sss)