Surat Kaleng Pegawai KPK, Ruhut: Kodok pun Ketawa

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, tidak perlu mengomentari surat kaleng yang berisi adanya aliran dana kampanye kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Pilpres 2009 yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Apalagi penemuan surat itu diungkapkan oleh juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al-Barbasy.

"Ini kasus surat kok dikomentari. Kodok pun ketawa, Johan Budi SP (Juru bicara KPK) juga ketawa ditanya begini," kata Ruhut saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Ruhut menjelaskan, anak buah Ketua Umum PPI Anas Urbaningrum adalah pasukan berani mati. Karena itu, Ruhut menilai anak buah Anas yang tergabung dalam PPI itu tak takut untuk membuat cerita palsu soal surat kaleng tersebut.

"Sekarang begini deh, anak buah Anas kan berani mati semua. Itu kan opini. Iyalah palsu," cetusnya.

Menurut Ruhut, apa yang diungkapkan oleh orang-orang Anas tersebut hanyalah untuk mempolitisasi kasus pengeledahan terkait Hambalang. Karena pada saat penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang Rp 1 miliar. Pihak Anas beralasan, uang itu untuk kebutuhan organisasi PPI selama setahun ke depan.

"Mau mempolitisir itu saja. Itu kerjaan kita waktu mahasiswa itu. Malu nggak, ada Rp 1 miliar, bilang itu duit kas organisasi. Mana ada organisasi di rumah, nggak ada plang nama, itu kan rumah," ujarnya.

Teman Kecil

"Hoax-lah surat itu, kerjaan mereka itu. Logikanya, berani sebut nama SBY, masak nggak berani nulis jati diri yang nulis. Kenapa rumah digerebek, kasus ini lagi dikembangkan ke istrinya Anas kan teman kecilnya Mahfud Suroso," jelasnya.

Penyidik KPK lebih dari 5 jam menggeledah kediaman Ketua Umum PPI Anas Urbaningrum terkait kasus proyek Hambalang yang membelit istrinya, Attiyah Laila. Dari penggeledahan itu, ditemukan surat yang disebut dari pegawai KPK di kediaman Anas.

"Ditemukan surat dari pegawai KPK," kata Ma'mun dalam keterangan pers di kediaman Anas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Awalnya, kata Ma'mun, surat yang disebut dari pegawai KPK itu tidak akan pernah disampaikan ke publik. Tetapi karena surat itu disita KPK, maka isi dari surat itu dinilai perlu untuk disampaikan kepada publik.

Surat kaleng dari pegawai KPK itu menyebutkan, BAP M Nazaruddin menyebutkan adanya aliran dana kampanye saat Pilpres 2009 ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. BAP itu ditandatangani oleh Nazaruddin yang kala itu merupakan Bendahara Umum Partai Demokrat. (Mvi/Sss)