Sukses

RI Disadap, Yusril: Sikap SBY Beda dengan Soeharto

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap pemerintah masih terlalu lunak dalam merespon penyadapan Australia.

Pemerintah RI, melalui Kementerian Luar Negeri, telah menarik Dubes RI untuk Australia, menyusul adanya dugaan penyadapan terhadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan sikap pemerintah masih terlalu lunak dalam merespons penyadapan tersebut.

"Pemerintah Indonesia sekarang ini masih bersikap lunak terhadap Australia yang nyata-nyata telah gunakan fasilitas kedubesnya lakukan penyadapan," kicau Yusril dalam akun resmi Twitter @Yusrilihza_Mhd, Senin 18 November malam.

Yusril mengatakan respon SBY berbeda dengan respon yang ditunjukkan oleh Presiden RI ke 2 Soeharto terhadap Uni Soviet pada 1970 silam. "Waktu itu sejumlah diplomat Soviet lakukan kegiatan mata-mata, temasuk staf penerbangan Airoflot," ujar Yusril.

[baca: Disadap Australia, SBY: Menyakitkan]

Tak tanggung-tanggung, lanjut Mantan Menteri Sekretaris Negara, Soeharto bahkan mengusir diplomat Soviet dan minta negaranya mengurangj jumlah diplomat di Jakarta. "Penerbangan Airoflot dari Moscow ke Jakarta juga ditutup oleh Pemerintah Suharto," tulis Yusril.

Yusril mengaku, dirinya bakal bertindak keras terhadap Australia yang suka bersikap seenaknya terhadap bangsa Indonesia. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menyatakan tidak suka dengan tindakan Australia. Bila dirinya berada di posisi SBY, tindakan tegas akan dilakukan.

"Kalau saya yang jadi Presiden, sudah saya usir Dubes Australia yang salah gunakan fasilitas diplomatik dan meremehkan bangsa dan negara ini," tandas Yusril.

Dalam dokumen yang dibocorkan whistleblower Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) disadap Australia.

Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.

"Target penyadapan juga termasuk 9 jajaran di lingkaran pemimpin Indonesia, termasuk the first lady, Kristiani Herawati atau lebih dikenal Ani Yudhoyono," tulis The Guardian. (Riz/Yus)