Menlu Marty: Indonesia <i>Downgrade</i> Hubungan dengan Australia

Indonesia akan menerapkan asas resiprositas atau pengurangan komunikasi terhadap Negeri Kanguru itu. Hal ini terkait tidak adanya permintaan maaf dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot atas penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat RI termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono. [Baca juga: Ponsel SBY Disadap Australia]

"Akan dilakukan penerapan asas resiprositas dalam kegiatan pertukaran informasi dan masalah intelijen. Tapi jangan sampai langkah kita mencederai kepentingan nasional," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

"Langkah tegas terukur dan cerdas untuk kepentingan nasional, kita menerapkan asas resiprositas. Pemerintah Indonesia akan me-down grade mengurangi akses komunikasi antar kedua negara termasuk dengan kedutaannya," sambung Marty.

Penerapan asas tersebut, kata Marty, dilakukan sebagai respon Indonesia melihat aksi spionase sebagai aksi serius yang mencederai hubungan bilateral. "Masalahnya terus menjadi perhatian, aksi penyadapan aksi serius. Kita melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai bentuk kerjasama. Sudah melaksanakan penyesuaian bilateral tersebut, misal penarikan dubes."

Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November lalu, disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.

SBY angkat bicara soal penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia. Termasuk dirinya, sang istri Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan beberapa menteri lain.

Sementara, PM Abbot mengatakan, Pemerintah Australia tidak harus menjelaskan secara detil apapun usaha yang dilakukan untuk melindungi negaranya. Sebagaimana negara lain berusaha melindungi diri.

"Saya tidak yakin bahwa Australia harus meminta maaf atas operasi pengumpulan intelijen yang wajar, sama seperti saya tidak mengharapkan negara-negara atau pemerintah lain untuk meminta maaf atas operasi pengumpulan intelijen mereka yang wajar," tutur Abbot.  (Rmn/Ism)