SBY Disadap Australia, Pengamat: BIN Tak Optimal

Penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia menimbulkan polemik. Bahkan Negeri Kanguru mendapat kecaman dari masyarakat Indonesia.

Menurut Pengamat Politik Toto Sugiarto, penyadapan yang dilakukan Australia lantaran selaman ini Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bekerja optimal. Padahal BIN seharusnya dapat mengantisipasi penyadapan yang sudah dilakukan Australia sejak 2009 itu.

"Ini karena kinerja intelijen kita belum optimal. Harusnya mereka mampu memproteksi pemimpin kita sampai tingkat menteri," kata Toto di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

BIN sudah seharusnya mengambil langkah antisipatif. Sebab, penyadapan kerap dilakukan sejumlah negara meski dengan keperluan dan kepentingan berbeda.

"Penyadapan itu sudah biasa dilakukan suatu Negara. Sekarang tinggal kita saja yang harus mampu menjaga diri. Kita harus melindungi diri sendiri melalui peran intelijen," jelas dia.

Toto menilai Pemerintah Indonesia tak dapat menyalahkan provider telekomunikasi atas penyadapan itu. Lantaran provider tersebut hanya sebagai penyedia layanan jasa telekomunikasi yang memang terbuka.

Seharusnya, lanjut Toto, BIN memprotek telekomunikasi para pejabat Negara Indonesia agar tidak mudah disadap. Apalagi, suatu Negara memang acap kali melakukan tindakan spionase terhadap negara lain untuk suatu kepentingan.

"Kalau tidak mau disadap, ya intelijen kita yang harus pintar-pintar menjaga komunikasi para pejabat kita," jelas Toto.

Australia dikabarkan telah menyadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat negara RI. Khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Agustus 2009 silam. Informasi penyadapan itu didasarkan laporan bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden, bahwa dalam United State National Security Agency tercatat intelijen Australia menyadap telepon SBY.

Banyak pihak yang menuntut SBY bersikap tegas terhadap permasalahan penyadapan ini karena mempertaruhkan nama Indonesia di mata dunia. SBY diminta tak hanya reaktif terhadap masalah-masalah pribadi, tapi juga terkait problematika yang menyangkut kredibilitas Indonesia sebagai negara dan bangsa. (Ali/Mut)