RI Juga Sadap Australia, Eks Kepala BIN: Mereka Malah Senang

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengakui pihaknya pernah menyadap Pemerintah Australia. Namun, Negeri Kanguru itu tidak bereaksi berlebihan seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat mengetahui Presiden SBY disadap.

"Pasti nyadap, tapi nggak ketahuan. Memang kadang tidak lewat nyadap. Australia diam-diam saja, malah mereka senang dan segera melakukan kontra intelijen. Mereka nggak emosi," kata Hendropriyono saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (21/11/20103).

Ia mengungkap, Kedutaan Besar Indonesia di negara manapun melakukan fungsi intelijen. Salah satunya menyadap petinggi negara tempat duta besar ditugaskan.

"Kan Dubes urusi intelijen, emang urusi masakan. Hanya saja kedutaan besar fungsinya intelijen putih, legal, terbuka. Yang tertutup tetap jalan, buktinya seluruh embassy ada," ujarnya.

Hendropriyono pun menilai, reaksi Presiden SBY atas bocornya penyadapan oleh Australia terlalu berlebihan.

"Menurut saya ini terlalu berlebihan akibat dari suatu pelaksanaan fungsi intelijen Australia yang gagal. Reaksi agak berlebihan. Jadi fungsi intelijen kumpulkan info sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin. Cara paling mudah ya nyadap. Tentu ada cara lain. Apesnya ini bocor, ini kan berarti kegagalan intelijen dalam melaksanakan fungsinya," papar Hendropriyono.

Sebelumnya, pemerintah menilai posisi Indonesia sudah jelas dengan pernyataan langsung Presiden SBY menanggapi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap komunikasi Presiden SBY dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

"Sementara ini kita menunggu jawaban dari PM Tony Abbott. Malam hari ini Insya Allah saya akan kirimkan surat Bapak Presiden kepada PM Tony Abbott," jelas Menlu Marty Natalegawa.

Dari surat itu, lanjut Marty, pemerintah Australia diharapkan bisa menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan pemerintah Indonesia. "Bapak Presiden sudah menyampaikan sangat jelas. Bahwa kita menyampaikan pandangan kita, menyampaikan pendapat kita, diharapkan ada jawaban dari pemerintah Australia," tegas Marty. (Mut/Yus)